KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperluas intervensi di sektor pendidikan melalui pemberian perlengkapan sekolah gratis dan dukungan pembiayaan bagi peserta didik di sekolah swasta. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar akses pendidikan tidak terhambat persoalan biaya.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah memusatkan intervensi pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.
“Di sektor pendidikan, karena tanggung jawab pendidikan SD dan SMP ada pada pemerintah daerah, maka kami melakukan intervensi di sektor SD dan SMP,” ujarnya, Selasa (13/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Aulia menjelaskan, salah satu bentuk dukungan yang diberikan ialah penyediaan perlengkapan sekolah secara gratis. Program ini diarahkan untuk membantu kebutuhan peserta didik sekaligus mengurangi beban pengeluaran orang tua dalam menyiapkan keperluan pendidikan anak.
Selain itu, pemerintah daerah turut memperhatikan pembiayaan pendidikan di sekolah swasta. Menurut Aulia, dukungan diperlukan agar masyarakat tetap memiliki pilihan untuk menyekolahkan anak meskipun tidak berada di sekolah negeri.
“Pemberian perlengkapan sekolah gratis dan memastikan bahwa pembiayaan untuk yang swasta itu bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, untuk sekolah negeri, pemerintah daerah mengintervensi kebutuhan pembiayaan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Skema tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada jenjang yang menjadi kewenangan kabupaten.
Aulia menempatkan pendidikan sebagai bagian dari rangkaian kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sebelum mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga berupaya memastikan warga memiliki akses terhadap pangan, pekerjaan, dan tempat tinggal yang layak.
Menurutnya, persoalan ekonomi keluarga dapat memengaruhi kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan anak, termasuk dalam memperoleh pendidikan. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu berjalan beriringan dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Kita tidak bisa berbicara perihal kesehatan dan pendidikan yang baik kalau warga masih mengeluhkan tentang ekonomi,” tuturnya.
Melalui intervensi tersebut, Pemkab Kukar berupaya menjaga agar persoalan biaya tidak menjadi penghalang bagi anak untuk melanjutkan pendidikan. Pelaksanaan program tetap memerlukan kejelasan mengenai cakupan penerima, bentuk bantuan, dan mekanisme pembiayaan agar dukungan pemerintah dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan peserta didik. (Adv)







