TELUK PANDAN – Balai Pertemuan Umum Desa Danau Redan menjadi tempat dialog terkait Penelitian Lapangan Panitia Pertimbangan Landreform, kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kutai Timur (Kutim). Dialog yang dilakukan bertujuan menyalurkan sertifikat tanah dan lahan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.
Kepala ATR/BPN Kutim, Akhmad Saparuddin, menjelaskan bahwa Kutim mendapatkan kuota 180 sertifikat tanah tahun ini, dengan alokasi 78 bidang di Danau Redan. Ia juga mengapresiasi Desa Danau Redan yang telah memberikan 500 sertifikat tanah selama tiga tahun berturut-turut.
“Namun ini prosesnya lama dan perjalanan cukup panjang meliputi sosialisasi, pengukuran, serta peninjauan lapangan untuk memastikan di lapangan apakah objek itu sebenarnya. Jangan sampai sertifikat tidak diukur. Ini harus valid letaknya dan batasnya,” tegas Akhmad.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Kutim dalam sambutannya mengapresiasi BPN atas proses pemberian sertifikat tanah yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memiliki rumah dan lahan. Untuk proses berikutnya, ia berharap pengukuran tidak menemukan masalah berarti hingga sertifikat hak milik dapat diterbitkan.
Berbicara dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Danau Redan Sabri menyampaikan adanya potensi batu gunung di wilayah yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Ia berharap ada solusi supaya dapat dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).”Saya berharap adanya bantuan untuk mengatasi kendala ini,” ujarnya singkat.
Hampir senada, Camat Teluk Pandan Anwar menyampaikan bahwa potensi galian C yang belum berizin juga terdapat di Martadinata dan Suka Rahmat, dan semuanya masuk dalam kawasan hutan lindung. Ia berharap Pemkab Kutim dapat memberikan arahan dan solusi agar pemerintah desa tidak melanggar aturan dalam memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Dialog di Desa Danau Redan tersebut menjadi kesempatan untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan tanah dan lahan di Kutim. Kepastian hukum atas tanah negara ini nantinya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui data kelompok yang masuk dalam program ATR 2025. (ADV/ProkopimKutim/PK)







