Pemkab Kutim dan BPN Pastikan Kepemilikan Tanah Warga Melalui PTSL

Jumat, 14 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TELUK PANDAN – Balai Pertemuan Umum Desa Danau Redan menjadi tempat dialog terkait Penelitian Lapangan Panitia Pertimbangan Landreform, kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kutai Timur (Kutim). Dialog yang dilakukan bertujuan menyalurkan sertifikat tanah dan lahan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.

Kepala ATR/BPN Kutim, Akhmad Saparuddin, menjelaskan bahwa Kutim mendapatkan kuota 180 sertifikat tanah tahun ini, dengan alokasi 78 bidang di Danau Redan. Ia juga mengapresiasi Desa Danau Redan yang telah memberikan 500 sertifikat tanah selama tiga tahun berturut-turut.

“Namun ini prosesnya lama dan perjalanan cukup panjang meliputi sosialisasi, pengukuran, serta peninjauan lapangan untuk memastikan di lapangan apakah objek itu sebenarnya. Jangan sampai sertifikat tidak diukur. Ini harus valid letaknya dan batasnya,” tegas Akhmad.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati Kutim dalam sambutannya mengapresiasi BPN atas proses pemberian sertifikat tanah yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memiliki rumah dan lahan. Untuk proses berikutnya, ia berharap pengukuran tidak menemukan masalah berarti hingga sertifikat hak milik dapat diterbitkan.

Berbicara dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Danau Redan Sabri menyampaikan adanya potensi batu gunung di wilayah yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Ia berharap ada solusi supaya dapat dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).”Saya berharap adanya bantuan untuk mengatasi kendala ini,” ujarnya singkat.

Hampir senada, Camat Teluk Pandan Anwar menyampaikan bahwa potensi galian C yang belum berizin juga terdapat di Martadinata dan Suka Rahmat, dan semuanya masuk dalam kawasan hutan lindung. Ia berharap Pemkab Kutim dapat memberikan arahan dan solusi agar pemerintah desa tidak melanggar aturan dalam memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Dialog di Desa Danau Redan tersebut menjadi kesempatan untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan tanah dan lahan di Kutim. Kepastian hukum atas tanah negara ini nantinya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui data kelompok yang masuk dalam program ATR 2025. (ADV/ProkopimKutim/PK)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA