SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berkomitmen mempercepat realisasi anggaran daerah. Hal tersebut dikarenakan tahun anggaran yang tersisa dua bulan, sementara capaian saat ini masih di angka 43 persen dari target minimal 75 persen.
Hal tersebut ditekankan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, dalam rapat kepala perangkat daerah (PD) serta camat se-Kutim. Rapat dilakukan di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Capaian realisasi anggaran yang jauh dari harapan ini memerlukan usaha ekstra untuk memenuhi target yang ditetapkan. Noviari menegaskan rapat ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk mengejar target realisasi anggaran. Ia menekankan pentingnya kehadiran para pimpinan perangkat daerah dan camat agar strategi percepatan bisa disusun dengan lebih terukur.
Dalam paparan Kepala Administrasi Pembangunan, Insan Bowo Asmoro, capaian realisasi per 31 Agustus 2025 baru mencapai 43 persen dari target 75 persen. Dari total APBD murni sebesar Rp 11 triliun, realisasi awal hanya 6 persen atau Rp 686 miliar. Setelah pergeseran anggaran di triwulan II, capaian naik menjadi Rp 8 triliun atau 28 persen, dan saat ini berada di angka 43 persen dengan sisa anggaran sekitar Rp 4,7 triliun.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Secara umum realisasi kita masih jauh dari target. Hal ini juga dipengaruhi adanya penambahan anggaran melalui APBD Perubahan sebesar Rp 1,5 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 9,9 triliun,” jelasnya.
Noviari menegaskan sisa tahun anggaran mengharuskan disiplin waktu sehingga perencanaan tepat waktu.
“Batas akhir pengajuan tender melalui SPSE ditetapkan pada 17 Oktober 2025, sedangkan pengadaan langsung melalui SPSE maksimal 3 November 2025. Semua proses pengadaan wajib melalui PBJ, tidak boleh dilakukan manual,” tegas Noviari.
Dalam diskusi muncul berbagai hambatan yang dihadapi, mulai dari proses administrasi yang lambat, terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan pasca anggaran perubahan, hingga persoalan teknis lapangan. Menurut Noviari, semua hambatan harus diatasi sehingga rakyat mendapatkan dampak nyata dari rencana anggaran yang telah disusun. (ADV/ProkopimKutim/PK)







