SANGATTA – Menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak menjadi pilihan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa saat ini tidak ada isu kenaikan PBB, karena kondisi fiskal daerah masih cukup baik. Oleh sebab itu, Pemkab Kutim tidak berniat menaikkan pajak, seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.
Pengoptimalan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta pendapatan daerah dari eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyumbang utama kestabilan fiskal Kutim. Kabupaten ini memiliki sumber pendapatan yang relatif stabil dari sektor pertambangan dan perkebunan.
Strategi lain yang dijalankan adalah efisiensi dan optimalisasi anggaran. Anggaran yang tersedia dimaksimalkan untuk kegiatan prioritas, sehingga tidak perlu menutup kebutuhan belanja dengan menaikkan pajak.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana anggaran yang ada bisa dimaksimalkan untuk kegiatan prioritas tanpa harus menambah beban masyarakat,” ujar Bupati Ardiansyah.
Selain itu, Ardiansyah juga mengingatkan jajaran perangkat daerah untuk meningkatkan disiplin dalam penyerapan anggaran. Optimalisasi belanja publik menjadi kunci agar target pembangunan tetap tercapai tanpa perlu menaikkan pajak.
Berbagai strategi yang dijalankan terbukti efektif. Pemkab Kutim memastikan dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak kenaikan PBB. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga amanah masyarakat, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa membebani rakyat.
Meski terdapat penyempitan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, Pemkab Kutim berhasil mengantisipasinya melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati dan berbasis prioritas. (ADV/ProkopimKutim/PK)







