SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya studi kelayakan dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk memastikan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) aman dan dapat diterima masyarakat. TPST ini nantinya akan menggantikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batota yang kian penuh. Dokumen AMDAL itu nantinya akan melibatkan akademisi, masyarakat, dan lembaga lingkungan.
Untuk itu, Pemkab Kutim mengadakan rapat koordinasi Tindak Lanjut Pemindahan Lokasi TPA di Aula Bappeda Kutim yang dipimpin Wakil Bupati Mahyunadi. Rapat juga dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Noviari Noor, sejumlah perangkat daerah, serta PT Kaltim Prima Coal (KPC). Pemkab menargetkan pembangunan TPST bisa dimulai awal 2026.
Sejumlah pemerhati lingkungan menyambut baik langkah ini dan berharap Kutim menjadi contoh daerah dengan tata kelola sampah modern dan berkelanjutan. Wakil Bupati Mahyunadi menyatakan bahwa pembangunan TPST bukan sekadar menyediakan lahan baru, melainkan upaya mengubah pola pengelolaan sampah di Kutim.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Target kita bukan hanya membangun tempat pembuangan sampah baru, tetapi benar-benar mengubah pola pengelolaan sampah. Dengan TPST, sampah diolah, dipilah, dan sebagian bisa dimanfaatkan kembali menjadi energi atau produk daur ulang. Jadi bukan sekadar memindahkan masalah dari Batota ke lokasi lain,” ujarnya.
Ada empat lokasi alternatif yang tengah dikaji dari aspek teknis, lingkungan, dan aksesibilitas. Opsi itu meliputi Muara Bengalon yang berada di kawasan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Lock Pond 4, Ring Road Sangatta, serta Kilometer 5 arah Sangatta-Bontang.
Pemkab menargetkan pembangunan TPST bisa dimulai awal 2026. Saat ini, tim teknis tengah melakukan kajian lapangan untuk menentukan lokasi terbaik dari empat alternatif yang ada. Setelah diputuskan, tahapan perencanaan detail hingga pembangunan TPST segera dijalankan. (ADV/ProkopimKutim/PK)







