Pengerukan Sungai Masih Abu-Abu, Salehuddin : Kaltim Masih Tunggu Koordinasi dari pusat

Rabu, 10 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Salehuddin anggota DPRD Kaltim

Foto : Salehuddin anggota DPRD Kaltim

Samarinda — Program pengerukan perairan di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik setelah muncul pertanyaan mengenai kelanjutan pekerjaan dan kejelasan pihak yang bertanggung jawab. DPRD Kaltim menegaskan bahwa proses tersebut masih menunggu koordinasi resmi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menjelaskan bahwa sebagian besar kewenangan pengerukan berada pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena itu, ruang gerak pemerintah provinsi dan DPRD lebih banyak pada fungsi pengawasan serta memastikan sinkronisasi rencana di lapangan.

“Setahu saya memang ada beberapa kewenangan kita, tapi sebagian besar kewenangannya dari Kementerian Perhubungan. Untuk program Gubernur, ini belum dapat informasi secara lengkap,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hingga kini, DPRD belum menerima pembaruan teknis terkait jadwal maupun titik pengerukan yang akan dikerjakan. Menurut Salehuddin, informasi tersebut penting agar rencana pengerukan berjalan mengikuti prioritas daerah dan tidak tumpang tindih dengan agenda pusat.

“Kalau untuk pengerukan, sampai sekarang informasinya belum dapat. Kita tunggu koordinasi lebih lanjut supaya semua jelas,” tegasnya.

Meski demikian, DPRD Kaltim memastikan pengawasan tetap dilakukan, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan provinsi, seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Aspirasi masyarakat juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi yang perlu mendapat prioritas pengerukan.

“Kita fokuskan di mana kewenangan kita, termasuk prioritas di Kubar dan Mahulu.

Namun untuk sebagian besar lokasi, memang Kemenhub yang menentukan,” katanya.m
Ia berharap koordinasi yang lebih terstruktur dapat mempercepat pelaksanaan pengerukan, mengingat aktivitas transportasi perairan dan ekonomi masyarakat di beberapa wilayah Kaltim sangat bergantung pada jalur sungai.

Dengan kejelasan kewenangan dan komunikasi yang lebih intensif, DPRD menilai pengerukan dapat memberikan manfaat optimal bagi arus mobilitas dan konektivitas antarwilayah. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA