Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim menggelar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) beberapa waktu lalu guna membahas langkah strategis dalam pembangunan desa.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa DPMPD mengalami sejumlah hambatan dalam mengembangkan desa salah satu masalahnya karena faktor geografis desa.
“Beberapa masalah yang muncul antara lain persoalan batas wilayah desa, masih adanya 109 desa yang belum teraliri listrik PLN, serta keberadaan tiga desa di Kutai Barat yang statusnya masih tertinggal,” jelasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ya, selain itu, ada pula isu desa yang masuk wilayah IKN, keberadaan Koperasi Merah Putih, hingga potensi berkurangnya dana desa dari pusat,” sambung Darlis.
Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu membangun infrastruktur penunjang seperti jalan antar daerah guna memajukan beberapa desa yang selama ini masih terisolir.
“Tanpa akses jalan, sulit bagi desa itu keluar dari ketertinggalan. Maka prioritas kami adalah mendorong perbaikan dan pembangunan jalan,” ucapnya.
Darlis meminta adanya antisipasi yang dilakukan pemerintah jika alokasi dana desa mengalami penurunan. Salah satunya memaksimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.
“Kami mendorong DPMPD untuk intens berkomunikasi dengan perusahaan yang beroperasi di sekitar desa. CSR adalah kewajiban mereka, dan dana itu bisa diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan pentingnya sinergi yang dilakukan antara pemerintah dan perusahaan swasta dengan memfokuskan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat
“Kami berharap, alokasi CSR bisa difokuskan pada kebutuhan mendesak desa. Dengan begitu, jika dana desa dari pusat berkurang, masih ada sumber lain yang menopang pembangunan,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







