Peningkatan Infrastruktur Penunjang Jadi Langkah Utama Dalam Pembangunan Desa

Senin, 18 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. Foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi. (Foto : Ist)

Ket. Foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi. (Foto : Ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim menggelar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) beberapa waktu lalu guna membahas langkah strategis dalam pembangunan desa.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa DPMPD mengalami sejumlah hambatan dalam mengembangkan desa salah satu masalahnya karena faktor geografis desa.

“Beberapa masalah yang muncul antara lain persoalan batas wilayah desa, masih adanya 109 desa yang belum teraliri listrik PLN, serta keberadaan tiga desa di Kutai Barat yang statusnya masih tertinggal,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya, selain itu, ada pula isu desa yang masuk wilayah IKN, keberadaan Koperasi Merah Putih, hingga potensi berkurangnya dana desa dari pusat,” sambung Darlis.

Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu membangun infrastruktur penunjang seperti jalan antar daerah guna memajukan beberapa desa yang selama ini masih terisolir.

“Tanpa akses jalan, sulit bagi desa itu keluar dari ketertinggalan. Maka prioritas kami adalah mendorong perbaikan dan pembangunan jalan,” ucapnya.

Darlis meminta adanya antisipasi yang dilakukan pemerintah jika alokasi dana desa mengalami penurunan. Salah satunya memaksimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.

“Kami mendorong DPMPD untuk intens berkomunikasi dengan perusahaan yang beroperasi di sekitar desa. CSR adalah kewajiban mereka, dan dana itu bisa diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan pentingnya sinergi yang dilakukan antara pemerintah dan perusahaan swasta dengan memfokuskan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat

“Kami berharap, alokasi CSR bisa difokuskan pada kebutuhan mendesak desa. Dengan begitu, jika dana desa dari pusat berkurang, masih ada sumber lain yang menopang pembangunan,” tandasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA