ANALISAKALTIM.COM – SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyatakan bahwa setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pihaknya akan segera menindaklanjuti sejumlah permasalahan yang sempat tertunda, terutama terkait pengakomodasian Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ekti menjelaskan bahwa penetapan AKD direncanakan pada 11 November mendatang. Setelah proses tersebut selesai, DPRD Kaltim dapat langsung melaksanakan RDP yang berhubungan dengan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kita baru bisa melaksanakan RDP itu setelah penetapan AKD, rencananya pada 11 November mendatang,” ucapnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini disampaikan saat Ekti Imanuel ditanya mengenai permasalahan yang dihadapi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Pertambangan dan Industri Silika Indonesia (Pertamisi) Kaltim.
DPW Pertamisi saat ini tengah menghadapi tantangan dalam memperjuangkan keberlanjutan pengurusan izin pertambangan. Mereka juga telah mengajukan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kaltim untuk membahas permasalahan tersebut.
“Tapi kita masih belum bisa menerima, sebelum adanya AKD, maka dari itu mungkin setelah penetapan AKD baru bisa kita laksanakan,” terangnya.
Sebagai Penutp, Ekti menegaskan bahwa surat yang telah diajukan akan ditindaklanjuti setelah penetapan AKD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi fungsi komisi yang terkait dalam menangani permasalahan tersebut. (AG/Adv/DPRDKALTIM)







