Pokja 30 Ajak Masyarakat Kawal Putusan MA soal Vonis Bebas Masyarakat Kawal Putusan Mahkamah Agung soal Vonis Bebas Koruptor di PT Kaltim

Rabu, 2 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ANALISAKALTIM.COM – SAMARINDA – Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki pertanyaan besar terkait titik akhir putusan Kasasi di Mahkamah Agung terkait Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim bernomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT.SMR yang memutus bebas terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr.

Di mana, terdakwa melakukan kerugian terhadap negara yakni melalui Perusahaan Daerah (Perusda) PT Migas Mandiri Pratama Kaltim, sebesar Rp10,77 miliar tersebut divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi Kaltim.

Kondisi ini pun menjadi preseden buruk atas penanganan tipikor di Kaltim, karena menjadi catatan penegakan hukum terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena negara tidak berdaya menangani penanggulangan tipikor sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus kerugian negara di dalam tubuh Perusda ini juga mendapat sorotan dari Akademisi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah.

Herdi menilai Mahkamah Agung wajib mempertimbangkan ketentuan putusan Pengadilan Tipikor Samarinda, di mana dalam ketentuan menimbang secara jelas disebutkan bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak mengumumkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.

“Maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuataanya. Sehingga jelas secara ratio decidendi tidak ada keraguan terhadap pidana yang dilakukan terdakwa,” tukasnya, Rabu (2/10).

Sementara, Legal PT Migas Mandiri Pratama Kaltim, Yasa mengaku menyerahkan sepenuhnya penanganan hukum kepada penegak hukum khususnya MA sebagai penjaga marwah atas keadilan di Republik Indonesia.

“Karena sampai saat ini kerugian negara tersebut tercatat sebagai kerugian di PT Migas Mandiri Pratama Kaltim dan menjadi catatan pengurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi Kaltim sesuai dengan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK)”ungkapnya.

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo turut mempertanyakan perkembangan kasus penanganan korupsi yang merugikan daerah sampai dengan miliaran rupiah.

Pihaknya pun akan tetap mengawal kasus ini, mengingat perkara tersebut kerugian bagi daerah dan rakyat Kaltim. Dalam pembuktian tindak pidana di Pengadilan Tipikor Samarinda telah jelas bahwa PT Multi Jaya Concept (MJC) telah menerima aliran dana sebesar Rp12 miliar dari PT MMP Kaltim.

“Tentunya hakim-hakim di Mahkamah Agung lebih paham mengenai modus-modus tindak pidana korupsi yang menggunakan skema korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi,” tukasnya.

Apabila memang sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung meloloskan pelaku tindak pidana korupsi, hal tersebut membuktikan kegagalan penegakan hukum dan kegagalan pemberantasan korupsi di Kaltim.

“Ini juga menambah citra buruk Kaltim, dan masyarakat wajib mempertanyakan tata cara pemilihan Direksi dan Komisaris pada BUMD, jangan sampai BUMD hanya menjadi makanan dan tumbal politik bagi Kepala Daerah untuk menjadi BUMD sebagai sapi perah,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya menyatakan sikap, Pertama, agar MA memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan PN Tipikor Samarinda.

Kedua, agar MA tegak lurus menegakkan hukum dan keadilan. Tidak terpengaruh dengan kepentingan siapapun, selain mengungkap perkara ini secara terang benderang. MA harus menjaga namabaik, tidak hanya institusi tetapi juga marwah pemberantasan korupsi.

Ketiga, mengajak seluruh masyarakat, khusunya warga kaltim, untuk mengawal perkara ini mengingat segala bentuk penyertaan modal milik daerah merupakan milik rakyat Kaltim.

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bahas Tata Kelola Tambang, Lokakarya FRK Ungkap Berbagai Pelanggaran
PRPK 2026 : Ajang Reuni Akbar Alumni Fahutan Unmul, Usung Tema “Ikrar Bakti, Rimbawan Tak Pernah Ingkar Janji”
Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur
Gubernur Lemhanas RI Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Mulawarman, Bertajuk “Geo-Eko Ketahanan Nusantara
Lemhannas dan Pemprov Kaltim Memantapkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Generasi Muda
Aspirasi Guru Ngaji Terwujud Lewat Rumah Aspirasi Firnadi Ikhsan, Diklat Standarisasi Tilawati Digelar di Kembang Janggut
Memiliki Izin Tambang Bukan Tiket Untuk Menggali Kawasan Tahura Bukit Suharto
PKS Kaltim Gandeng Relawan Gerbang Mulawarman Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:45 WITA

Bahas Tata Kelola Tambang, Lokakarya FRK Ungkap Berbagai Pelanggaran

Sabtu, 26 September 2026 - 10:01 WITA

PRPK 2026 : Ajang Reuni Akbar Alumni Fahutan Unmul, Usung Tema “Ikrar Bakti, Rimbawan Tak Pernah Ingkar Janji”

Selasa, 22 September 2026 - 11:51 WITA

Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur

Selasa, 22 September 2026 - 11:21 WITA

Gubernur Lemhanas RI Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Mulawarman, Bertajuk “Geo-Eko Ketahanan Nusantara

Senin, 21 September 2026 - 23:26 WITA

Lemhannas dan Pemprov Kaltim Memantapkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Generasi Muda

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA