Potretkaltim.com, SAMARINDA – Proyek peningkatan jalan Muara Badak–Marangkayu–Bontang, yang diharapkan menjadi jalur strategis penghubung wilayah pesisir Kutai Kartanegara dengan Kota Bontang, kini mendapat sorotan dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi III, Abdul Rakhman Bolong, menilai pekerjaan yang dimulai awal tahun 2025 itu belum menunjukkan progres signifikan.
“Ada keterlambatan karena persoalan sosial di lapangan. Kontraktor menyampaikan kendala terkait pipa gas dan pagar milik warga yang terdampak pelebaran,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rakhman, sejumlah titik proyek terkendala pembebasan lahan. Beberapa pagar kebun dan warung warga terkena imbas pelebaran jalan, namun belum ada skema ganti rugi.
“PPK dari Dinas PUPR-Pera sudah melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik lahan, karena proyek ini untuk kepentingan umum,” jelasnya.
Selain masalah sosial, pasokan material juga menjadi tantangan tersendiri. Salah satu kontraktor disebut harus mendatangkan material dari Sulawesi, ditambah persoalan arus kas (cashflow) yang menghambat kelancaran pekerjaan.
“Ada yang beralasan material belum siap karena terkendala keuangan,” ungkap legislator asal Kutai Kartanegara tersebut.
Meski begitu, ia menegaskan proyek senilai Rp36 miliar yang dibiayai dari APBD Kaltim 2025 itu harus diselesaikan tepat waktu.
“Kami minta pekerjaan diselesaikan sesuai kontrak dengan Dinas PUPR-Pera Kaltim. Tidak ada alasan molor lagi,” tegasnya.
Sebagai informasi, pembangunan jalan sepanjang 17 kilometer ini dikerjakan oleh empat perusahaan, yakni PT Imanuel Karya Perkasa, PT Alvi Sinar Abadi, PT Libra Putra Pratama, serta PT Hasto Mulya Adiprima KSO CV Reva Jaya Abadi.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







