SANGATTA – Badan Permusyawaratan Desa dalam perannya mengawasi jalannya pemerintahan desa tidak boleh dipandang menghalangi, melainkan sebagai mitra dalam memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa merupakan upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Hal tersebut disampaikan Bupati Ardiansyah saat membuka Rapat Kerja ke-III Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kutai Timur. Rapat kerja tahun ini mengangkat tema “Penguatan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif”.
Acara ini dihadiri Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi, Danlanal Sangatta Letkol Laut Fajar Yuswantoro, serta ratusan peserta dari berbagai kecamatan di Kutai Timur. Menurut laporan panitia kegiatan ini diikuti 444 peserta dari 86 desa di 18 kecamatan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati juga menyampaikan peran sentral Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawal demokratisasi di desa. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi kapasitas para anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu terus ditingkatkan.
“Sebagai ujung tombak demokrasi di tingkat lokal, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran besar dalam memastikan pembangunan desa berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu kapasitas dan integritas anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik,” ujar Bupati.
Sementara itu Ketua Umum Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kutai Timur Ridwan Abdul Razak menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang terus memberikan dukungan dalam membuka ruang dialog dan pembinaan bagi Badan Permusyawaratan Desa.
“Saya menekankan pentingnya hubungan sinergis antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa agar roda pemerintahan desa berjalan efektif dan harmonis,” ujarnya.
Rapat kerja Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kutai Timur diharapkan menjadi ruang dialog dan sarana berbagi sehingga persoalan maupun praktik baik di wilayah lain dapat menjadi contoh. Dengan demikian tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, partisipatif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat tetap terjaga. (ADV/ProkopimKutim/PK)







