Potretkaltim.com, SAMARINDA – Suasana Rapat Paripurna ke-32 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) belum lama ini memanas setelah Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, melayangkan kritik tajam terhadap peran Badan Musyawarah (Banmus) yang dinilai semakin tersisih.
Dalam forum yang membahas revisi agenda masa sidang II tahun 2025 itu, Fadly menegaskan bahwa Banmus seharusnya menjadi ujung tombak penyusunan jadwal dewan. Namun, keputusan Banmus justru kerap diulang kembali dalam rapat paripurna.
“Banmus sudah diberi mandat penuh oleh pimpinan dan paripurna untuk menentukan jadwal. Tidak perlu lagi ada pengesahan ulang,” tegasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Fadly menyebut mekanisme tersebut tidak memiliki dasar hukum. Ia merujuk pada Tata Tertib DPRD, khususnya pasal 35, yang hanya mengatur perubahan agenda dapat dibahas lewat paripurna, bukan untuk jadwal yang sudah diputuskan Banmus.
“Tidak ada satu pun pasal yang mewajibkan pengesahan ulang. Jadi, apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya tidak sesuai aturan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sisi efisiensi. Menurutnya, paripurna yang digelar 19 Agustus lalu sebenarnya tidak perlu dilaksanakan karena Banmus sudah menyusun agenda sebelumnya.
“Perjalanan dinas dibatalkan demi paripurna yang tidak mendesak. Ini jelas bentuk pemborosan waktu dan anggaran,” kritik Fadly.
Membandingkan dengan pengalamannya saat menjadi anggota DPRD Kabupaten Paser, Fadly menegaskan Banmus di sana memiliki posisi sangat strategis, di mana setiap agenda dewan hanya bisa berjalan dengan restu Banmus.
“Kalau Banmus terus diabaikan, lebih baik dibubarkan saja. Daripada anggarannya terbuang untuk lembaga yang tidak difungsikan,” ucapnya blak-blakan.
Meski kritiknya bernada keras, Fadly menegaskan hal itu bukan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan demi menjaga marwah DPRD Kaltim sebagai lembaga kolektif kolegial.
“DPRD bukan milik individu atau kelompok. Kita semua punya tanggung jawab menjaga kehormatan lembaga ini. Kalau bukan kita, siapa lagi?” ujarnya.
Ia pun mendorong agar disiplin aturan ditegakkan lebih konsisten. Banmus harus dikembalikan pada fungsinya sebagai pengatur jadwal resmi dewan, bukan sekadar simbol belaka.
“Ini soal kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Jangan sampai publik menilai kita menghamburkan anggaran untuk rapat yang tidak perlu,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







