Potretkaltim.com, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak cukup hanya beradaptasi secara administratif terhadap regulasi baru.
Dua aturan—UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 54 Tahun 2027 tentang BUMD—menjadi momentum bagi BUMD untuk menata kembali status hukum dan tata kelolanya secara menyeluruh.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan, pembahasan mendalam terkait substansi perubahan tersebut telah dilakukan dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), khususnya bagi PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perubahan BUMD ini tidak boleh bersifat formalitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, penataan menyeluruh terhadap pondasi hukum, tata kelola, serta mekanisme penyertaan modal sangat penting agar BUMD memiliki arah dan keberlanjutan yang kuat.
“Kalau tidak jelas, bisa jadi masalah hukum di kemudian hari,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







