Potretkaltim.comSAMARINDA – Aturan mengenai kewajiban pembayaran royalti musik bagi pelaku usaha di ruang publik komersial kembali mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tersebut diakui penting, namun penerapannya dinilai perlu dilakukan secara bijak agar tidak memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan penghargaan kepada pencipta lagu wajib diberikan, sebab karya mereka digunakan untuk kepentingan komersial. Namun ia mengingatkan agar mekanisme pembayaran tidak sampai menekan UMKM, terutama kafe dan restoran yang sangat bergantung pada musik untuk menarik pelanggan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seniman tentu harus mendapat apresiasi, tapi UMKM juga harus tetap bisa beroperasi. Royalti harus disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil,” ujarnya.
Politisi asal Kutai Kartanegara itu menambahkan, prinsip keseimbangan perlu dijaga. Pemilik kafe, hotel, rumah makan, atau tempat hiburan harus tetap bisa menggunakan musik secara legal, sementara pencipta lagu tetap memperoleh hak ekonominya.
“Harus ada titik temu yang adil, jangan sampai ada pihak yang justru merasa terbebani,” tegasnya.
Di lapangan, sejumlah pelaku usaha mengaku masih bingung soal mekanisme penarikan royalti yang dikelola Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sosialisasi terkait tata cara pembayaran, kategori musik, maupun besaran tarif dianggap belum jelas.
Kondisi ini menunjukkan perlunya aturan yang lebih detail dan sistem yang transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Dengan pemahaman yang tepat, UMKM tidak merasa terbebani, sementara hak pencipta lagu tetap terlindungi.
“Kalau dikelola dengan baik, royalti musik tidak hanya melindungi musisi, tetapi juga bisa memperkuat industri kreatif lokal,” tambah Salehuddin.
Ke depan, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah bersama LMKN untuk memperbanyak dialog dan sosialisasi dengan pelaku usaha, sehingga implementasi aturan ini berjalan adil.
Harapannya, ekosistem musik komersial di Samarinda dapat tumbuh sehat: seniman terlindungi, UMKM tetap bertahan, dan masyarakat memperoleh hiburan yang berkualitas.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







