Potretkaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyoroti potensi krisis pangan yang mulai terasa di sejumlah wilayah. Ia mendesak pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota segera mengambil langkah nyata agar masalah tidak semakin parah.
Menurutnya, kesiapan menghadapi kerawanan pangan bukan sekadar tuntutan moral, tetapi juga kewajiban sesuai aturan perundang-undangan. Dampak kekeringan akibat musim kemarau, kata dia, seharusnya sudah bisa diprediksi dan diantisipasi lebih awal.
“Tingkat kerawanan pangan di Kaltim ini bukan hal baru. Karena itu, DPRD mendorong Pemprov segera menyiapkan langkah konkret. Dalam waktu dekat, akan ada rapat khusus untuk membahas persoalan ini,” tegas Sapto.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang memiliki wilayah seluas 20 ribu kilometer persegi. Pemkab diminta segera memetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sekaligus menetapkan kawasan lumbung pangan untuk komoditas strategis, seperti padi, jagung, dan sumber karbohidrat lain.
Sapto juga mengingatkan pentingnya menjaga tata ruang agar lahan pertanian tidak terus tergerus alih fungsi, terutama untuk tambang maupun sektor non-pertanian.
Perhatian serupa ia tujukan ke Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Penajam Paser Utara (PPU). Khusus di PPU, Sapto menyoroti penurunan drastis lahan pertanian dari sekitar 600 ribu hektare menjadi hanya 200 ribu hektare.
“Dulu tidak pernah ada krisis pangan, sekarang justru krisis. Ini ironis. Harus kita evaluasi, di mana letak kesalahannya,” ujarnya.
Sapto menekankan perlunya strategi mitigasi yang disusun bersama seluruh pemerintah daerah, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) yang otomatis menambah kebutuhan pangan. Saat ini, Kaltim baru mampu memenuhi sekitar 20–30 persen kebutuhan pangan dari total populasi sekitar 4 juta jiwa.
“Kubar harus tahu apa potensinya, Mahulu apa, PPU apa. Semua pihak—provinsi, kabupaten/kota, legislatif, maupun eksekutif—harus punya komitmen yang sama. Kalau tidak, kita hanya menunggu datangnya bencana,” tandasnya.
Selain perlindungan lahan, Sapto juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, seperti Tering, Ujoh Bilang, dan Long Apari. Menurutnya, akses jalan yang baik akan memperlancar distribusi pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kalau infrastruktur memadai, ekonomi sekitar pasti ikut tumbuh. Pemprov, pemkab, dan pemerintah pusat harus duduk bersama mencari solusi,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







