Sapto Kritik Mantan Pejabat yang Enggan Kembalikan Randis: Aset Daerah Bukan Milik Pribadi

Senin, 24 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Sapto Setya Pramono Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim

Foto : Sapto Setya Pramono Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim

Samarinda — Keterlambatan pengembalian kendaraan dinas oleh mantan pejabat kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai kebiasaan tersebut tidak hanya mengganggu tata kelola aset daerah, tetapi juga menghambat pejabat baru dalam menjalankan tugas.

Sapto menekankan bahwa fasilitas negara, termasuk mobil dinas, bukanlah hak milik pribadi, melainkan sarana yang diberikan selama seseorang masih aktif menjabat.

“Begitu masa tugas selesai, fasilitas itu seharusnya langsung diserahkan kembali. Tidak perlu tunggu teguran, apalagi sampai jadi polemik,” ujarnya menegaskan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa kendaraan operasional—terutama untuk pejabat eselon II—memiliki aturan penggunaan yang jelas. Karena itu, ketika seseorang tidak lagi berada dalam posisi jabatan, maka secara otomatis hak penggunaan fasilitas negara tersebut turut berakhir. Menurutnya, penetapan pengguna kendaraan selanjutnya adalah kewenangan penuh gubernur.

“Semua aset harus kembali dulu ke pemerintah. Setelah itu baru gubernur menetapkan siapa yang berhak memakai fasilitas tersebut,” katanya dalam penjelasan lanjutan.

Meskipun prosedur penarikan aset biasanya melewati jalur administratif yang panjang, Sapto menilai hal itu tidak perlu menjadi penghalang. Ia berharap kesadaran pribadi para mantan pejabat bisa menjadi kunci penyelesaian masalah tanpa harus menunggu tindakan formal.

“Kalau sudah selesai masa jabatan, ya serahkan saja. Rumah dinas, mobil, apa pun itu—fasilitas negara tidak melekat sebagai milik pribadi,” tuturnya.

Sapto juga mengingatkan bahwa persoalan seperti ini bukan kasus baru di Kaltim. Dalam banyak periode pemerintahan sebelumnya, keterlambatan pengembalian mobil dinas kerap terjadi dan mengganggu proses kerja pejabat yang baru dilantik.

“Situasi seperti ini sudah berulang bertahun-tahun. Makanya harus dihentikan. Kalau bukan menjadi hak kita lagi, kembalikan segera. Selesai,” tegasnya. (AdV/ DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA