Satpol PP Kutim Maksimalkan Pengawasan Wilayah dengan Tenaga Outsourcing

Rabu, 5 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTA – Pengawasan di Kabupaten Kutai Timur dengan luasnya wilayah yang terdiri dari 18 kecamatan tidak diimbangi dengan jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang cukup. Sementara itu kebijakan pemerintah pusat melarang adanya tenaga honorer. Untuk itu, Satpol PP Kutim menggunakan sistem outsourcing dalam menutup kekurangan petugas di lapangan.

“Saat ini kami hanya memiliki 156 personel yang berstatus PNS dan PPPK. Padahal, idealnya Kutim membutuhkan sekitar 600 personel agar pengawasan dan penegakan Perda bisa dilakukan secara optimal,” terang Kepala Satpol PP Kutim, Fata Hidayat.

Para petugas dari sistem outsourcing tersebut tidak memiliki kewenangan setara dengan petugas yang berstatus PNS dan PPPK. Mereka bekerja di bawah arahan dan pengawasan langsung dari personel tetap, dengan sistem kerja berbasis tugas pendampingan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebanyak 283 tenaga outsourcing Satpol PP direkrut pada tahun 2025. Mereka kemudian ditugaskan di berbagai wilayah dan pos pengawasan. Tugas mereka adalah membantu pelaksanaan patroli, pengamanan aset pemerintah daerah, serta mendukung kegiatan pengawasan ketertiban umum.

“Tugas utama mereka membantu operasional pengawasan, seperti menjaga aset daerah dan membantu pengaturan di lapangan. Mereka bukan penegak Perda, tetapi tenaga pendukung,” jelasnya.

Upah untuk kerja keras para tenaga outsourcing tersebut menyesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutim. Dengan adanya tambahan tenaga pendukung ini, Satpol PP Kutim berharap kegiatan pengawasan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih maksimal di seluruh kecamatan.

Menurut Fata, langkah perekrutan tenaga outsourcing tersebut merupakan upaya memperkuat petugas di lapangan tanpa melanggar aturan pemerintah pusat. Sebuah upaya untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat akan ketertiban dan kenyamanan.  (ADV/ProkopimKutim/PK)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA