ANALISAKALTIM.COM – SAMARINDA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baru saja mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Sekretariat DPRD se-Kaltim pada Sabtu, 9 November 2024, di Ballroom Hotel Maxone, Kota Balikpapan.
Rakor ini mengangkat tema “Penguatan Inovasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Timur.” Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris DPRD dari 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim, pejabat struktural, serta staf Sekretariat DPRD terkait, perangkat daerah, dan Bappeda se-Kaltim.
Sekretaris DPRD Kaltim diwakili Hardiyanto, Kepala Bagian Umum dan Keuangan menyampaikan adanya kegiatan ini sebagai upaya untuk menselaraskan serta memadukan kinerja sekretariat DPRD, serta mencari tahu tantangan dan masalah dalam mendukung kinerja DPRD
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
” Selain itu, juga untuk menyusun strategi pengembangan kapasitas sekretariat DPRD, membangun sinergi antar sekretariat DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta meningkatkan professionalisme dan efektivitas kerja sekretariat DPRD,” terangnya
Dalam kesempatan tersebut, pihak penyelenggara berharap agar kegiatan Rapat Koordinasi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan keprofesionalitas para staf di lingkungan Sekretariat DPRD. Diharapkan bahwa melalui penguatan inovasi dan koordinasi yang lebih baik, para staf dapat meningkatkan kualitas layanan dan kinerja administratif yang mendukung tugas, fungsi, dan wewenang DPRD secara menyeluruh.
Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta dapat mempercepat pencapaian tujuan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Kalimantan Timur
Di kesempatan yang sama, Hardiyanto memberikan apresiasi atas terselenggarkan Rakor Forum Sekretariat DPRD se-Kaltim
“Kegiatan ini memiliki makna penting dalam upaya memperkuat peran DPRD serta mendukung implementasi peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,” jelasnya
Dalam PP tersebut pasal 1 sangat jelas menjelaskan terkait perangkat daerah. Yaitu unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelengaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. (AG/Adv/DPRDKaltim)







