Potretkaltim.com, Samarinda – Beberapa waktu lalu kejadian Insiden dua truk raksasa yang menghadang laju ambulans di Jembatan Mahakam, menuai respon tajam dari lembaga legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menganggap kejadian ini sebagai bentuk pelanggaran serius dan tak bisa dianggap remeh.
“Kalau terbukti, ini harus jadi shock therapy. Supaya ada efek jera,” urainya.
Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) dan kepolisian menindak tegas para pelaku demi keselamatan pengguna jalan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.50 WITA pada awal bulan agustus lalu. Sebuah truk trailer dan truk crane melintas ke Jembatan Mahakam dari arah Samarinda Seberang menuju Samarinda Kota. Padahal, jembatan ini tidak diperuntukkan bagi kendaraan berat.
Masuknya kendaraan alat berat ini berimbas pada kejadian darurat, ketika ambulans RSUD I.A. Moeis yang sedang membawa pasien darurat tak bisa melintas. Ruang sempit di jembatan memaksa sopir ambulans tetap melaju, hingga sisi bodi kendaraan terserempet truk dan meninggalkan goresan panjang.
Saksi mata, Ferdy, mengatakan sopir truk bahkan sempat meminta ambulans tetap maju walau jarak antar kendaraan nyaris tidak ada. Disisi lain, sebelumnya Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol La Ode Prasetyo, membenarkan kedua sopir truk sudah ditilang.
“Kendaraan tersebut kami amankan. Sopir mengaku tidak mengenal jalan di Samarinda dan tidak dikawal selama perjalanan dari Batu Licin menuju Bontang,” sebutnya.
La Ode menegaskan Jembatan Mahakam bukan jalur untuk kendaraan besar. Seharusnya angkutan alat berat melintas di Jembatan Mahulu yang memiliki kapasitas memadai.
Subandi mengatakan insiden yang terjadi ini sebagai bukti atas lemahnya pengawasan terhadap kendaraan berat di jalur perkotaan. Pelanggaran seperti ini, sangat berbahaya, terlebih jika menghambat kendaraan darurat.
“Jangan ragu beri sanksi berat. Ini menyangkut nyawa,” tekannya.
Akibat gesekan yang terjadi antara ambulan dan angkutan alat berat ini, polisi sedang memfasilitasi untuk ganti rugi.
Kejadian ini menjadi evaluasi atas penataan infrastruktur dan kebijakan atas melintas angkutan besar di perkotaan khususnya di jam produktif.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







