Potretkaltim.com, SAMARINDA – Minimnya sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di pedalaman Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan serius Anggota DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidakmerataan akses pendidikan di Benua Etam, yang berpotensi mengorbankan masa depan generasi muda.
Syahariah menyebutkan, masih ada kecamatan di PPU yang sama sekali tidak memiliki sekolah tingkat menengah. Akibatnya, banyak anak harus bersekolah di luar daerah dan tinggal jauh dari orang tua.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak keluarga tidak sanggup menanggung biaya itu,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan besarnya anggaran yang dimiliki Kaltim, semestinya masalah akses pendidikan bisa segera diatasi. Ia mengingatkan, jika dibiarkan, generasi muda akan kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Kalau tidak segera ditangani, sama saja kita membiarkan anak-anak kehilangan masa depan mereka,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya soal membangun gedung sekolah, tetapi juga merupakan wujud nyata keadilan sosial. Pendidikan, katanya, adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat masyarakat.
“Tanpa pendidikan, masyarakat akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan,” ujarnya.
Syahariah mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim segera menyusun roadmap pemerataan pendidikan yang jelas dan terukur. Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan aksi nyata, bukan lagi sekadar janji.
“Sekolah harus hadir di semua kecamatan, termasuk wilayah pedalaman. Itu kewajiban pemerintah,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







