Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak konstitusional daerah penghasil yang tidak seharusnya dipotong secara sepihak oleh pemerintah pusat.
Ia menilai, kebijakan pengurangan DBH tidak mempertimbangkan kondisi riil Kaltim yang masih memiliki banyak wilayah tertinggal.
“Hak daerah dipotong tanpa melihat kondisi Kaltim yang berbeda dengan Jawa. Di sana infrastrukturnya sudah lengkap, sedangkan di sini masih banyak yang tertinggal,” ucapnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Kaltim masih sangat besar, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar.
Karena itu, kebijakan pemotongan DBH dinilai tidak tepat, apalagi jika dana tersebut dialihkan untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pusat memang butuh dana besar, tapi jangan sampai daerah penghasil yang dikorbankan,” ujarnya.
Syarifatul juga mengingatkan bahwa di tingkat daerah, Kaltim memiliki program besar seperti Gratispol–Jospol yang membutuhkan dukungan anggaran signifikan. Pemotongan DBH, lanjutnya, akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah.
“Kalau DBH berkurang, otomatis pelayanan publik ikut terganggu. APBD makin terbatas, dan pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi ketat,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







