Potretkaltim.com, SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen mendapat penolakan tegas dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi III, Syarifatul Sya’diah, menyebut kebijakan itu berpotensi menghambat pembangunan daerah dan membebani masyarakat lewat ancaman kenaikan pajak.
“Kalau hak kita dipotong, bagaimana pembangunan bisa berjalan? Infrastruktur di Kaltim ini masih jauh tertinggal dibanding Jawa,” ujarnya.
Syarifatul menilai wacana pemangkasan DBH berkaitan dengan kebutuhan anggaran besar di pusat, mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menolak jika daerah penghasil seperti Kaltim harus menjadi korban.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tahu pusat butuh dana besar, tapi jangan Kaltim yang dikorbankan,” tegasnya.
Menurutnya, pemangkasan DBH akan mempersempit ruang fiskal daerah. Sejumlah proyek prioritas seperti pembangunan jalan penghubung Kutai Timur–Berau maupun layanan kesehatan dan pendidikan gratis terancam terbengkalai.
Bahkan, daerah bisa terdorong mencari solusi cepat dengan menaikkan pajak “Kalau sampai pajak dinaikkan, jelas masyarakat yang menanggung. Kalau tidak, APBD kita jebol. Ini posisi sulit, dan yang paling dirugikan rakyat,” sambungnya.
DPRD Kaltim mendesak pemerintah pusat meninjau ulang rencana ini. Syarifatul menegaskan keadilan fiskal harus dijaga agar daerah penghasil SDA seperti Kaltim tetap mendapatkan porsi DBH yang layak dan pembangunan daerah tidak terpinggirkan dari agenda nasional.
“Kaltim berhak atas DBH yang adil, agar masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari kekayaan alam yang dihasilkan daerah ini,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







