KUTIM– Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur (Kutim) kini mendapatkan kepastian terkait proses perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim menegaskan kembali aturan yang kerap disalahpahami, khususnya mengenai anggapan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki dapur produksi yang terpisah dari dapur rumah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kutim, Sumarno, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut sebenarnya tidak diberlakukan untuk seluruh jenis usaha. Ia menuturkan bahwa pemisahan dapur hanya diwajibkan bagi pelaku usaha berskala besar, yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, atau menghasilkan produk dengan tingkat risiko kesehatan lebih tinggi.
“Kalau usahanya masih kecil, tidak perlu harus terpisah dari dapur rumah. Yang penting memenuhi syarat kesehatan, kebersihan lingkungan, dan standar lain. Kalau hasil pengecekan sesuai, kami berikan rekomendasi ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” ujar Sumarno. Ia menambahkan bahwa pengecekan awal dilakukan oleh tim kesehatan lingkungan (Kesling) dari Puskesmas, Kamis (20/11/2025)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Tim Kesling secara rutin melakukan peninjauan ke berbagai tempat, seperti warung makan, kantin sekolah, hingga usaha olahan pangan rumahan. Hasil penilaian lapangan inilah yang menjadi dasar kelayakan penerbitan rekomendasi PIRT.
“Dari situ kita bisa lihat, apakah layak direkomendasikan atau tidak,” jelasnya.
Sumarno juga menyebutkan bahwa usaha dengan risiko tinggi—seperti produksi tahu, tempe, maupun minuman kemasan—membutuhkan persyaratan tambahan. Demikian pula unit usaha yang sudah mempekerjakan belasan pekerja, idealnya menyediakan dapur produksi khusus demi menjamin kebersihan serta keamanan pangan.
“Kalau sudah besar tapi masih pakai dapur rumah, itu bisa berisiko,” tambah Sumarno.
Ia menegaskan bahwa Dinkes Kutim tidak pernah berniat mempersulit proses perizinan bagi pelaku UMKM. Sebaliknya, pihaknya memberikan pendampingan teknis, mulai dari standar air bersih, sanitasi, hingga pemeriksaan kualitas air secara berkala.
“Kami beri solusi, bukan hambatan. Misalnya soal air, kami arahkan untuk cek berkala, termasuk pH-nya,” katanya.
Dengan klarifikasi ini, Dinkes Kutim berharap masyarakat tidak lagi merasa terbebani dalam mengurus izin PIRT, sehingga usaha pangan rumahan dapat beroperasi lebih aman, sesuai ketentuan, dan mampu meningkatkan daya saing UMKM di daerah. (PK/ADV/S)







