Potretkaltim.com, KUTAI BARAT – Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani mewakili Bupati Kutai Barat menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Kutai Barat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Senin (15/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Nanang Adriani menjelaskan bahwa penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Raperda tersebut dilengkapi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, laporan keuangan yang disampaikan memuat berbagai informasi terkait pelaksanaan anggaran, kondisi keuangan daerah, capaian kinerja pemerintah daerah, serta berbagai aspek pengelolaan keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nanang Adriani.
Ia menambahkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun anggaran.
“Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah daerah, sekaligus menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nanang berharap pembahasan Raperda tersebut dapat berlangsung secara konstruktif melalui sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, kerja sama yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyampaian nota penjelasan ini menjadi tahapan awal dalam proses pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku di DPRD Kabupaten Kutai Barat. (ADV/DiskominfoKubar)







