Potretkaltim.com, KUTAI BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian rekomendasi terkait usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya, Senin (25/5/2026), di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kutai Barat Agustinus didampingi Wakil Ketua II Sepe Martinus. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta Panitia Khusus (Pansus) DOB Benua Raya.
Dalam penyampaiannya, DPRD Kutai Barat menjelaskan bahwa pembentukan Pansus DOB Benua Raya telah dilakukan sejak 8 Oktober 2025. Masa kerja pansus kemudian diperpanjang hingga 6 April 2026 guna menyempurnakan kajian, pengumpulan data, konsultasi, serta laporan terkait usulan pemekaran wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Juru Bicara DPRD Kutai Barat Rosaliyen mengatakan rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat wilayah selatan dan barat Kutai Barat yang menginginkan pembentukan DOB Benua Raya.
“Pembentukan daerah otonomi baru memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks sehingga seluruh proses harus dilakukan secara objektif, hati-hati dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aspirasi pembentukan DOB Benua Raya muncul sebagai harapan masyarakat terhadap percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan pengelolaan potensi daerah.
Selain itu, luasnya wilayah Kutai Barat dengan kondisi aksesibilitas yang berbeda antarkawasan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembahasan usulan DOB tersebut.
“Wilayah calon DOB Benua Raya dinilai memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pengembangan ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa,” katanya.
Rosaliyen menambahkan, posisi wilayah tersebut sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dinilai membuka peluang peningkatan investasi, konektivitas wilayah, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski demikian, DPRD Kutai Barat menilai pembentukan DOB memerlukan kesiapan matang dari berbagai aspek, mulai dari administrasi, kelembagaan pemerintahan, infrastruktur, pelayanan publik hingga sumber daya manusia.
Karena itu, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pembentukan DOB Benua Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meski saat ini moratorium pembentukan daerah otonomi baru dari pemerintah pusat masih diberlakukan.
Selain penguatan data dan dokumen pendukung, DPRD juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial, keharmonisan masyarakat adat, serta persatuan dan kesatuan daerah selama proses pembahasan berlangsung.
“Rekomendasi ini merupakan sikap kelembagaan DPRD terhadap aspirasi masyarakat dan bukan naskah teknis pembentukan daerah otonomi baru,” tegas Rosaliyen.
Pada akhir sidang, rekomendasi DPRD beserta laporan hasil Pansus DOB Benua Raya secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembentukan DOB Benua Raya. (ADV/DiskominfoKubar)







