Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ancaman pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang diperkirakan memengaruhi APBD Kaltim 2026 tak membuat DPRD pesimis. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yeni Eviliana, menegaskan bahwa program strategis dan prioritas daerah akan tetap berjalan.
Ia menjelaskan, kepastian berapa besar pengurangan DBH baru akan diketahui setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbit pada 23 September 2025.
“Dari PMK itu nanti bisa dipastikan seberapa besar pengurangan dan sektor apa saja yang terkena imbas. Tapi yang jelas, program prioritas gubernur tidak akan terhenti,” tegasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sambil menunggu kepastian pusat, DPRD bersama Pemprov Kaltim terus melanjutkan penyusunan APBD 2026. Kesepakatan atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah diteken dalam Rapat Paripurna ke-34 sebagai dasar perencanaan.
Untuk mengantisipasi potensi pengurangan, Yeni menyebut Pemprov menyiapkan strategi alternatif, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pajak alat berat hingga mencari sumber pendapatan lain di luar DBH. Efisiensi belanja administratif juga akan dilakukan agar anggaran lebih fokus pada kebutuhan publik.
“Penghematan tidak boleh menyentuh kebutuhan masyarakat langsung. Fokusnya tetap pada belanja publik,” tekannya.
Dengan langkah itu, ia optimistis layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar tetap berjalan tanpa hambatan, meski fiskal daerah menghadapi tekanan.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







