KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong koperasi tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan dan pemenuhan administrasi. Setiap koperasi diharapkan memiliki kegiatan ekonomi yang berjalan, tata kelola yang sehat, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kukar 2025–2029, terdapat 974 koperasi hingga Juli 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 795 koperasi berstatus aktif. Data ini menunjukkan bahwa penguatan koperasi masih membutuhkan perhatian, terutama dalam memastikan status kelembagaan sejalan dengan kegiatan usaha.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan koperasi memiliki posisi penting dalam membangun ekonomi masyarakat. Namun, keberadaan lembaga saja tidak cukup apabila tidak disertai aktivitas yang memberikan manfaat bagi anggota.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Koperasi harus hidup dan memiliki kegiatan usaha yang jelas. Jangan hanya tercatat sebagai lembaga, tetapi tidak ada aktivitas yang dirasakan anggotanya. Kita ingin koperasi benar-benar menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujar Aulia, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, koperasi perlu memiliki arah pengembangan usaha yang jelas agar mampu bertahan dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Pengelolaan organisasi juga harus diperkuat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara konsisten.
Ia menilai, koperasi seharusnya menjadi wadah bagi anggotanya untuk membangun kekuatan ekonomi secara bersama-sama. Karena itu, peningkatan kualitas kelembagaan harus diikuti dengan kemampuan menjalankan usaha, mengelola sumber daya, dan memberikan hasil yang dapat dirasakan anggota.
“Ekonomi daerah tidak hanya ditopang oleh perusahaan besar. Koperasi dan UMKM juga memiliki peran penting karena aktivitas ekonominya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sektor ini harus terus kita perkuat,” katanya.
Aulia menambahkan, pengembangan koperasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perbankan, dunia usaha, dan komunitas. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperluas kesempatan usaha sekaligus memperkuat kemandirian kelembagaan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak ingin keberhasilan pengembangan koperasi hanya dilihat dari bertambahnya jumlah organisasi yang terbentuk. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan koperasi menjalankan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
“Kita ingin koperasi dan UMKM di Kukar semakin mandiri. Pemerintah menyiapkan dukungan, tetapi seluruh pihak juga harus mengambil peran,” tutupnya. (Adv)







