KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat langkah penertiban aset daerah yang selama ini masih menyisakan berbagai persoalan. Ribuan barang milik daerah yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian, mulai dari kendaraan dinas, bangunan, rumah jabatan hingga tanah dan lahan.
Upaya tersebut dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan aset yang belum tuntas meskipun telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, menyebut kompleksitas persoalan aset tidak terlepas dari jumlah dan jenis barang milik pemerintah yang harus diawasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau melihat cakupannya, aset daerah ini sangat luas karena tersebar di berbagai OPD. Ada kendaraan, gedung, rumah dinas, sampai tanah yang seluruhnya membutuhkan penanganan,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Dia mengakui, sebagian persoalan yang ditemukan bukan merupakan masalah baru. Bahkan, terdapat sejumlah kasus lama yang belum mendapatkan penyelesaian hingga sekarang.
“Persoalan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Ada berbagai masalah peninggalan tahun-tahun sebelumnya yang sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah,” jelasnya.
Sebagai langkah penanganan, BPKAD dan Kejari Kukar telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pada 20 Agustus lalu di Pendopo Bupati Kukar. Kesepakatan tersebut memuat tiga fokus utama, yakni penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak, keberadaan fisik aset yang tidak diketahui, serta kewajiban pajak kendaraan yang masih tercatat.
Bagus mengatakan, ketiga persoalan tersebut menjadi prioritas karena membutuhkan penanganan yang lebih terarah dan tidak cukup diselesaikan melalui pembenahan administrasi internal.
“Ada tiga persoalan utama yang kami sepakati untuk ditangani bersama. Ketiganya merupakan masalah nyata yang ditemukan dalam pengelolaan aset daerah,” katanya.
Menurutnya, dukungan Kejaksaan diperlukan terutama ketika pemerintah daerah menghadapi kendala dalam mengamankan kembali barang milik daerah. Pendampingan tersebut juga penting agar proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kami sangat terbantu dengan adanya bidang pemulihan aset di Kejaksaan. Kehadirannya memberikan dukungan yang selama ini memang dibutuhkan pemerintah daerah,” ungkap Bagus.
Kerja sama tersebut dirancang berlangsung selama dua tahun. BPKAD Kukar berharap rentang waktu itu dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan berbagai persoalan secara bertahap sekaligus memperkuat tertib pengelolaan aset pemerintah.
“Penyelesaian persoalan aset menjadi bagian penting dalam menjaga kekayaan daerah agar tidak terus menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum pada masa mendatang,” tutup Bagus. (Adv)







