Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno,

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno,

KUTAI KARTANEGARA – Kendaraan dinas yang sudah rusak berat bahkan tidak diketahui keberadaannya masih menyisakan kewajiban keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Meski tidak lagi dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan pemerintahan, kendaraan tersebut tetap tercatat memiliki kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB).

Persoalan ini menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar. Sebab, kewajiban pajak yang terus berjalan berpotensi menambah beban anggaran daerah, terutama jika jumlah kendaraan bermasalah mencapai ribuan unit.

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengungkapkan, pemerintah masih menemukan kendaraan yang secara kondisi sudah tergolong rongsokan, tetapi kewajiban pajaknya belum berhenti.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada kendaraan yang sudah tidak mungkin dipakai lagi, bahkan kondisinya sudah menjadi barang rongsokan. Namun, dalam pencatatan administrasi, kewajiban pajaknya ternyata masih terus berjalan,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Bagus, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele meskipun nominal pajak setiap kendaraan relatif kecil. Ketika kewajiban itu terakumulasi dalam jumlah kendaraan yang banyak dan berlangsung selama beberapa tahun, nilainya dapat menjadi beban tersendiri.

“Misalnya satu sepeda motor hanya memiliki kewajiban pajak sekitar Rp100 ribu. Kalau jumlahnya mencapai ribuan unit dan terus bertambah setiap tahun, akumulasinya tentu tidak sedikit,” jelasnya.

Dia menambahkan, tagihan tersebut juga tercatat sebagai piutang pemerintah daerah kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu, BPKAD perlu mencari penyelesaian agar kewajiban dari kendaraan yang sudah tidak produktif tidak terus membengkak.

“Selama status kendaraannya belum diselesaikan secara administrasi, tagihan itu akan terus muncul. Kalau dibiarkan, setiap tahun nilainya akan semakin bertambah,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPKAD Kukar menggandeng Kejaksaan Negeri Kukar dalam menelusuri kendaraan yang masih tercatat sebagai aset pemerintah, tetapi keberadaan fisiknya tidak lagi diketahui.

Hasil penelusuran nantinya akan dituangkan dalam berita acara sebagai dokumen pendukung pengajuan penghapusan piutang kepada Bapenda Provinsi. Langkah ini diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar administrasi dan hukum sebelum mengajukan penyelesaian kewajiban tersebut.

“Dokumen hasil penelusuran akan menjadi pegangan kami ketika mengusulkan penghapusan piutang. Jadi, ada bukti dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar menghentikan pencatatan begitu saja,” terangnya.

Bagus berharap proses tersebut dapat mengurangi beban keuangan daerah akibat kendaraan yang sudah tidak memiliki manfaat operasional. Pembenahan juga diperlukan agar pencatatan aset dan laporan keuangan pemerintah tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kami ingin anggaran daerah digunakan untuk sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai pemerintah terus mengeluarkan biaya untuk kendaraan yang secara fisik sudah tidak bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan
BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang
Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan
Kendaraan Tambang Beroperasi di Kukar, Aulia Minta Pajak BBM Masuk Kas Daerah
Pemkab Kukar Buka Akses Pendopo Odah Etam Gratis untuk Pernikahan Warga
Anggaran Disperindag Kukar Terbatas, Promosi Produk IKM Tak Bisa Berjalan Optimal
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:41 WITA

Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar

Selasa, 17 November 2026 - 20:05 WITA

Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA