KUTAI KARTANEGARA – Keterbatasan air saat cuaca kering menuntut penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing lahan pertanian. Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) menyiapkan dua opsi, yakni pemanfaatan pompa air pada sumber air yang masih tersedia serta pengusulan sumur bor untuk lokasi yang membutuhkan alternatif pasokan.
Kepala Distanak Kukar, Mohammad Rifani, menyampaikan, pilihan penanganan harus mempertimbangkan keadaan sumber air di sekitar lahan. Ketersediaan pompa maupun rencana pembangunan sumur bor perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata agar dapat menunjang pengairan pertanian.
“Pompa itu bergantung pada ketersediaan airnya. Kalau airnya ada, tentu bisa diupayakan untuk dialirkan. Kalau sumber airnya terbatas, kita perlu melihat alternatif lain yang sesuai dengan kebutuhan lahan,” kata Rifani, Sabtu (24/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, pompa air dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan air menuju lahan selama sumbernya masih memungkinkan. Namun, apabila air di lokasi terbatas, diperlukan pertimbangan lain agar upaya pengairan tidak bergantung pada sarana yang tidak didukung pasokan memadai.
Karena itu, Distanak menempatkan pemeriksaan lapangan sebagai bagian dari penentuan langkah teknis. Melalui pemeriksaan tersebut, kondisi sumber air dapat diketahui sebelum sarana pengairan ditentukan untuk lokasi yang membutuhkan penanganan.
“Kalau sumber airnya masih ada, kita bisa mengupayakan penggunaan pompa agar air itu dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Namun, setiap lokasi memiliki kondisi berbeda, sehingga perlu dilihat terlebih dahulu apakah sumber airnya memungkinkan,” ujar Rifani.
Di sisi lain, pembangunan sumur bor menjadi alternatif yang diusulkan bagi lokasi yang memerlukan sumber air tambahan. Distanak melakukan verifikasi untuk memastikan kebutuhan tersebut sesuai dengan kondisi lahan dan persoalan yang dihadapi petani.
Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar penyampaian usulan kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tahapan ini penting agar pengajuan pembangunan didasarkan pada kebutuhan yang telah diidentifikasi, bukan semata-mata usulan tanpa pemeriksaan kondisi lokasi.
“Untuk sumur bor, lokasi yang membutuhkan harus kita periksa lebih dahulu. Kita perlu memastikan kondisi dan kebutuhannya supaya usulan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan persoalan di lapangan,” jelasnya.
Rifani menyebut, usulan pembangunan sumur bor masih harus melalui penilaian dan proses tindak lanjut dari pemerintah pusat. Dengan demikian, langkah yang dilakukan Distanak saat ini mencakup upaya pemanfaatan sumber air yang tersedia sekaligus pengajuan alternatif untuk lokasi yang membutuhkan.
“Kita berupaya mengusulkan lokasi-lokasi yang membutuhkan. Setelah itu, tentu ada proses penilaian dan tindak lanjut dari kementerian terkait,” pungkas Rifani. (Adv)







