KUTAI KARTANEGARA – Kelompok tani di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki jalur untuk menyampaikan kebutuhan sarana produksi maupun prasarana penunjang pertanian kepada pemerintah daerah. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar membuka ruang pengajuan tersebut untuk dipelajari dan disesuaikan dengan program serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Kepala Distanak Kukar, Mohammad Rifani, mengatakan, kebutuhan petani tidak terbatas pada sarana produksi, tetapi juga mencakup infrastruktur yang menunjang aktivitas pertanian. Di antaranya benih bersertifikat, pupuk bersubsidi, saluran air hingga jalan usaha tani.
“Petani bisa menyampaikan kebutuhannya melalui kelompok tani. Dari situ, kita dapat melihat apa yang diperlukan, apakah benih, pupuk, sarana pengairan, atau prasarana lain yang menunjang kegiatan pertanian,” ujar Rifani, Sabtu (24/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penyampaian kebutuhan melalui kelompok tani menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dihadapi petani. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk dukungan yang sesuai.
Rifani menjelaskan, setiap kelompok tani berpotensi memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu, usulan yang masuk perlu ditelaah terlebih dahulu agar dukungan yang direncanakan sesuai dengan kondisi wilayah dan kegiatan pertanian yang dijalankan.
“Kita perlu mengetahui kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh petani. Karena itu, usulan harus disampaikan agar bisa kita pelajari dan sesuaikan dengan program yang memungkinkan untuk dilaksanakan,” katanya.
Dari hasil penelaahan tersebut, Distanak kemudian mempertimbangkan kemungkinan pemenuhan kebutuhan melalui anggaran daerah. Penentuan dukungan tetap memperhatikan program yang tersedia serta kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.
Apabila kebutuhan yang diajukan tidak dapat dipenuhi melalui anggaran daerah atau memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, usulan tersebut dapat diteruskan kepada kementerian terkait. Jalur ini menjadi alternatif untuk memperjuangkan kebutuhan yang memerlukan kewenangan maupun pembiayaan di tingkat pusat.
“Kalau memungkinkan melalui anggaran daerah, tentu akan kita pertimbangkan sesuai kemampuan yang ada. Kalau membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, kita bisa mengusulkannya melalui kementerian yang membidangi,” jelas Rifani.
Ia menegaskan, pengajuan kebutuhan belum menjamin bantuan dapat langsung diberikan. Setiap usulan harus melalui proses penelaahan dan penyesuaian dengan program serta ketersediaan anggaran.
“Tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena ada tahapan dan penyesuaian anggaran. Tetapi, kebutuhan yang disampaikan petani menjadi bahan bagi kita untuk melihat dukungan apa yang bisa diupayakan,” pungkas Rifani. (Adv)







