KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melihat peluang untuk memperluas fungsi gedung diklat di Tenggarong Seberang. Selain menjadi fasilitas peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), gedung yang berada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) itu berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan optimalisasi gedung tersebut masih memerlukan peninjauan untuk memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah ingin fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menghambat akses ASN yang mengikuti kegiatan kediklatan.
“Kita akan coba tinjau, karena jangan sampai itu juga akan menjadi kendala untuk teman-teman ASN karena jaraknya yang cukup jauh,” ujarnya, Senin (26/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Aulia, penentuan pola penggunaan gedung perlu mempertimbangkan jarak, efektivitas kegiatan, serta kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah kabupaten. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah seluruh fasilitas digunakan sesuai fungsi awal atau sebagian ruang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain.
“Kita memang menginginkan daerah tempat tersebut berfungsi sebagai tempat diklat dan peningkatan kapasitas kawan-kawan ASN,” katanya.
Di sisi lain, fasilitas tersebut berpeluang mendukung pelaksanaan program Kukar Siap Kerja yang dijalankan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kukar. Pemanfaatan gedung milik pemerintah untuk pelatihan kerja diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan program peningkatan keterampilan masyarakat.
Aulia menjelaskan, ketersediaan tempat pelatihan menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam membangun kerja sama dengan penyedia pelatihan. Jika pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas, biaya yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan kegiatan berpeluang ditekan.
“Kalau seandainya kita menyediakan tempat, mungkin kontribusinya bisa lebih rendah lagi sehingga yang menerima manfaat dari proses pelatihan ini bisa lebih banyak lagi,” tuturnya.
Skema tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan program. Dengan biaya penyelenggaraan yang lebih terjangkau, pemanfaatan aset pemerintah dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya untuk pengembangan kompetensi aparatur, tetapi juga untuk peningkatan keterampilan calon tenaga kerja.
Meski demikian, pemerintah daerah masih perlu mengkaji pembagian fungsi gedung agar pelaksanaan pelatihan kerja tidak berbenturan dengan agenda kediklatan ASN. Pengaturan ruang dan jadwal kegiatan menjadi bagian yang perlu diperhitungkan sebelum skema pemanfaatan diterapkan.
Aulia menyebut, peninjauan akan membantu pemerintah menentukan bagian gedung yang dapat dikelola untuk menunjang kegiatan kediklatan maupun kebutuhan pelatihan lainnya. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan fungsi utama fasilitas serta efektivitas pemanfaatannya.
“Nanti kita akan lihat apakah mungkin ada beberapa bagian saja yang berhubungan dengan diklat yang mengelola tempat tersebut,” pungkasnya. (Adv)







