KUTAI KARTANEGARA – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki Sebanyak 822 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang menjadi jaringan pelayanan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi bayi dan balita. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mendorong penguatan peran Posyandu agar pemantauan pertumbuhan anak dapat berjalan lebih optimal hingga tingkat desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Lokakarya Perumusan Bersama Situasi, Prioritas, dan Peluang Penguatan Program Gizi di Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026). Agenda tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bersama UNICEF Indonesia.
Arianto menjelaskan, keterlibatan DPMD dalam penguatan program gizi berkaitan dengan tugas pembinaan Posyandu yang tersebar di wilayah desa. Keberadaan lembaga pelayanan berbasis masyarakat tersebut dinilai penting untuk mendukung penanganan persoalan gizi, khususnya pada kelompok bayi dan balita.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau dikaitkan dengan tugas DPMD, kami memiliki peran dalam pembinaan Posyandu di desa. Karena itu, pembahasan mengenai penguatan program gizi juga berkaitan dengan bagaimana Posyandu dapat menjalankan fungsinya dengan baik,” ujarnya.
Menurut Arianto, Posyandu memiliki posisi strategis karena pelayanan berlangsung dekat dengan keluarga. Melalui kegiatan rutin, pertumbuhan anak dapat dipantau dan orang tua memperoleh informasi mengenai kondisi serta kebutuhan kesehatan anaknya.
“Posyandu ini ada di desa-desa dan menjadi salah satu sarana pelayanan masyarakat. Kita ingin keberadaannya benar-benar mendukung penanganan gizi, terutama bagi bayi dan balita yang membutuhkan perhatian dalam masa pertumbuhan,” jelasnya.
Pemantauan secara berkala juga membuka peluang untuk mengenali lebih awal indikasi gangguan pertumbuhan. Hasil pengukuran dan pemantauan anak dapat menjadi informasi awal bagi keluarga maupun petugas kesehatan untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan.
“Dari semua itu, potensi gangguan pertumbuhan dapat diketahui lebih awal untuk ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Jadi, ketika ada indikasi masalah, penanganannya bisa segera dikoordinasikan,” ungkap Arianto.
Ia menambahkan, penguatan Posyandu tidak hanya berkaitan dengan kegiatan penimbangan atau pengukuran anak. Edukasi kepada orang tua mengenai pemenuhan gizi, pentingnya pemeriksaan rutin, serta pemanfaatan layanan kesehatan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Upaya tersebut berhubungan dengan pencegahan stunting yang membutuhkan perhatian sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pemenuhan gizi ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang, serta tindak lanjut kesehatan menjadi rangkaian penting untuk mendukung perkembangan anak.
“Persoalan gizi dan stunting tidak bisa dilepaskan dari pemantauan yang berkelanjutan. Posyandu dapat membantu mendekatkan pelayanan dan informasi kepada keluarga, sementara penanganan lebih lanjut tetap melibatkan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan,” katanya.
Dengan jumlah mencapai 822 unit, Posyandu di Kukar menjadi jaringan pelayanan berbasis masyarakat yang perlu didukung secara berkesinambungan. Pembinaan kelembagaan, keterlibatan pemerintah desa, dan dukungan kader menjadi bagian penting agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara optimal.
Arianto berharap, pembahasan dalam lokakarya bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan UNICEF Indonesia dapat memberikan masukan bagi penguatan Posyandu di daerah. Ia menilai koordinasi lintas sektor diperlukan karena penanganan gizi tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dengan peran kelembagaan di tingkat desa.
“DPMD masuk dalam bagian ini karena setiap desa memiliki Posyandu. Harapannya, hasil dari kegiatan ini bisa menjadi masukan yang baik bagi kami untuk mendukung keberlangsungan pelayanan Posyandu di desa,” pungkasnya. (Adv)







