Tak Cukup Bangun Gerai, KDKMP di Kukar Butuh Keterlibatan Masyarakat

Minggu, 8 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTAI KARTANEGARA – Keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan gerai. Komitmen pemerintah, kemitraan antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat menjadi tiga hal yang dinilai menentukan keberlanjutan koperasi setelah terbentuk.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan, seluruh pihak perlu memiliki kesamaan komitmen dalam menjalankan program yang menjadi instruksi pemerintah pusat tersebut. Dukungan itu harus berjalan dari tingkat pemerintah daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan.

“Paling penting ada komitmen sampai ke bawah. Mulai kepala daerah, camat, kepala desa, sampai lurah harus punya komitmen bahwa program ini memang mau dijalankan,” ujarnya, Minggu (8/11/2026)

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, komitmen tersebut penting agar pelaksanaan program tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan maupun pembangunan fisik. Pemerintah daerah dan pemerintah desa juga harus memiliki keseriusan untuk memastikan koperasi benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain komitmen, kemitraan menjadi faktor berikutnya yang perlu diperkuat. Koperasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan pihak lain, terutama dalam mengembangkan kegiatan usaha dan memanfaatkan potensi ekonomi yang tersedia di masing-masing wilayah.

Arianto mendorong pemerintah desa menjadi penghubung antara koperasi, BUMDes, dan dunia usaha. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha sekaligus memperluas jangkauan pelayanan koperasi.

“Kita dorong ada kemitraan untuk menghidupi jalannya koperasi ini. Misalnya kepala desa mendorong kemitraan BUMDes dengan koperasi, kemudian koperasi juga bisa bermitra dengan dunia usaha,” jelasnya.

Faktor ketiga adalah partisipasi masyarakat. Menurut Arianto, warga tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang menunggu pembangunan gerai selesai, tetapi juga perlu terlibat dalam menghidupkan koperasi sejak kelembagaannya terbentuk.

Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui keanggotaan, keterlibatan dalam kegiatan usaha, hingga memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Kritik dari masyarakat juga tetap diperlukan selama disampaikan secara konstruktif dan bertujuan memperbaiki pelaksanaan koperasi.

“Ketika ini sudah ada, mari kita lihat dan berpartisipasi bagaimana supaya yang sudah ada ini bisa jalan, bisa bermanfaat dan berdampak,” katanya.

Ia menjelaskan, sejumlah koperasi bahkan telah mulai membangun kolaborasi dengan BUMDes meskipun gerai fisiknya belum beroperasi. Hal itu menunjukkan bahwa aktivitas koperasi sebenarnya tidak harus sepenuhnya bergantung pada selesainya pembangunan bangunan.

Arianto berharap pengurus koperasi juga mampu mengajak masyarakat menjadi anggota dan terlibat dalam kegiatan usaha. Dengan begitu, ketika gerai mulai beroperasi, koperasi sudah memiliki jaringan dan dukungan dari lingkungan sekitarnya.

“Koperasi ini sejak dibentuk lembaganya sudah bisa dijalankan sebenarnya. Jadi tidak harus menunggu gerainya beroperasi baru dianggap koperasi itu berjalan,” tegasnya.

Ia menyebut KDKMP sebagai harapan sekaligus tantangan bagi pengembangan ekonomi desa dan kelurahan. Pemerintah daerah bersama masyarakat harus memastikan program tersebut tidak berhenti sebagai pemenuhan instruksi pusat, tetapi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan warga.

“Harapannya koperasi ini nanti bisa menjadi penggerak perekonomian di desa dan kelurahan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat,” pungkas Arianto. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan
BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang
Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar
Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan
Kendaraan Tambang Beroperasi di Kukar, Aulia Minta Pajak BBM Masuk Kas Daerah
Pemkab Kukar Buka Akses Pendopo Odah Etam Gratis untuk Pernikahan Warga
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:41 WITA

Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar

Selasa, 17 November 2026 - 20:05 WITA

Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA