KUTAI KARTANEGARA – Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi tantangan dalam penyiapan lokasi. Sejumlah lahan yang sebelumnya diusulkan pemerintah desa ternyata tidak dapat digunakan setelah melalui proses verifikasi. Kondisi ini membuat percepatan pembangunan gerai membutuhkan kesiapan lokasi yang benar-benar sesuai dengan ketentuan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan, penentuan lahan menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program KDKMP. Sebab, tidak seluruh lokasi yang disiapkan pemerintah desa dapat langsung digunakan untuk pembangunan.
“Beberapa desa sebenarnya sudah mengusulkan lahan, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi, lokasinya harus benar-benar dipastikan memungkinkan untuk dibangun,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, proses pemeriksaan lokasi melibatkan tim dari Agrinas dan TNI. Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan lahan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan gerai koperasi.
Menurut Arianto, pemerintah desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam tahapan tersebut karena pembangunan berlangsung di wilayah masing-masing. DPMD Kukar turut mendampingi dan memfasilitasi pemerintah desa agar kebutuhan program dapat dipersiapkan dengan baik.
“Karena pembangunan ini berada di lingkungan desa dan kelurahan, pemerintah setempat harus ikut mengambil bagian. Mulai dari menyiapkan lahan sampai mendukung pembentukan pengurus koperasi,” jelasnya.
Di sisi lain, pembentukan kelembagaan KDKMP di Kukar telah menjangkau seluruh wilayah administratif. Sebanyak 237 koperasi sudah terbentuk, sesuai jumlah 193 desa dan 44 kelurahan yang ada di kabupaten tersebut.
Capaian itu merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, rampungnya pembentukan kelembagaan belum otomatis membuat seluruh koperasi bisa menjalankan aktivitas usaha karena pembangunan gerai masih harus diselesaikan.
Arianto berharap kendala penyiapan lokasi dapat segera ditangani agar proses pembangunan tidak berlarut-larut. Ia menilai, keberadaan gerai menjadi salah satu kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Yang kami harapkan, pembangunan bisa segera berjalan di lokasi-lokasi yang memang sudah memenuhi persyaratan. Jangan sampai koperasinya sudah terbentuk, tetapi fasilitas untuk menjalankan usahanya belum tersedia,” katanya.
DPMD Kukar pun terus mendorong pemerintah desa dan kelurahan berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut. Dengan kesiapan lahan yang sesuai, tahapan berikutnya diharapkan dapat berlangsung lebih lancar sehingga koperasi segera memiliki sarana untuk menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat. (Adv)







