KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan rencana penyediaan hunian pengganti bagi sekitar 150 rumah yang berada di bantaran Sungai Tenggarong. Warga yang bermukim di kawasan Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan tersebut direncanakan menempati rumah tapak dengan tipe 36.
Skema relokasi ini disiapkan untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat sekaligus mengubah pola permukiman di kawasan yang selama ini berada di sepanjang aliran sungai. Pemerintah daerah juga telah mengidentifikasi sejumlah kawasan yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan hunian baru.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah tidak mengarahkan program tersebut pada pembangunan rumah susun. Sebaliknya, masyarakat akan mendapatkan rumah tapak sehingga masing-masing keluarga tetap memiliki hunian tersendiri.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin masyarakat nantinya menempati rumah yang berdiri sendiri, bukan bangunan bertingkat seperti rumah susun. Konsep yang disiapkan adalah rumah tapak dengan ukuran kurang lebih tipe 36,” kata Aulia, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, alternatif lokasi yang tengah dipertimbangkan antara lain berada di kawasan Mangkurawang dan Jongkang. Kedua wilayah tersebut masuk dalam pilihan tempat untuk menampung masyarakat yang harus meninggalkan permukiman lama.
Aulia menegaskan, penyiapan lokasi menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses relokasi. Pemerintah tidak hanya memikirkan ketersediaan bangunan, tetapi juga harus memastikan kawasan yang dipilih dapat menjadi lingkungan tempat tinggal baru bagi masyarakat.
“Lokasinya sudah kita petakan beberapa alternatif, termasuk Mangkurawang dan Jongkang. Kita ingin tempat yang disiapkan nantinya benar-benar bisa menjadi kawasan permukiman bagi warga yang direlokasi,” ujarnya.
Rencana tersebut sebelumnya telah dibawa Pemkab Kukar ke pemerintah pusat melalui proposal yang disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta. Kunjungan pihak kementerian ke daerah kemudian menjadi bagian dari pembahasan lanjutan mengenai kesiapan program.
Pemkab Kukar juga telah menghitung kebutuhan anggaran dan menyusun pembagian pembiayaan berdasarkan tahapan pelaksanaan. Sejumlah alternatif skema disiapkan agar proses pemindahan masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Kebutuhan anggarannya sudah kita susun. Pelaksanaannya juga akan dibagi berdasarkan tahapan, sehingga setiap kebutuhan dalam proses relokasi bisa dipersiapkan dengan lebih terarah,” jelas Aulia.
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat di Tenggarong. Dengan konsep rumah tapak tipe 36, Pemkab Kukar berharap warga terdampak dapat menempati hunian yang lebih tertata dibandingkan lokasi permukiman sebelumnya.
Pemerintah kini perlu memastikan seluruh persiapan, mulai dari lokasi, pembiayaan hingga skema pemindahan, dapat berjalan beriringan sebelum relokasi sekitar 150 rumah tersebut direalisasikan.
“Semoga di hunian baru nantinya, warga dapat menempati hunian yang lebih tertata dibanding permukiman sebelum relokasi,” tutup Aulia. (Adv)







