KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan terjaganya kelestarian lingkungan.
Pandangan tersebut menjadi salah satu landasan pelaksanaan visi Kukar Idaman Terbaik yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, pembangunan memiliki cakupan yang lebih luas daripada pekerjaan fisik. Infrastruktur memang penting, tetapi kualitas manusia dan kondisi lingkungan juga menentukan keberlanjutan kemajuan suatu daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai kita hanya menganggap pembangunan berhasil ketika ada jalan baru, gedung baru, atau fasilitas yang selesai dibangun. Ada banyak aspek lain yang juga harus berkembang, terutama kualitas masyarakat dan kondisi lingkungan tempat kita hidup,” kata Aulia, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah memasukkan pengembangan SDM dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari arah pembangunan daerah. Kedua aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian seimbang dengan pembangunan infrastruktur.
Salah satu penerapannya dilakukan melalui program Desa Ramah Lingkungan. Program ini diarahkan untuk mendorong penataan kawasan yang lebih asri, memperluas penghijauan, serta menjaga ekosistem yang ada di wilayah Kukar.
Pemkab Kukar bahkan menargetkan penanaman tiga juta pohon. Selain itu, pelestarian mangrove dan perlindungan kawasan hutan turut menjadi bagian dari agenda lingkungan yang ingin diwujudkan pemerintah.
Aulia menilai, upaya menjaga lingkungan merupakan investasi pembangunan jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak selalu terlihat seperti pembangunan jalan atau gedung, tetapi memiliki manfaat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Lingkungan yang terjaga juga merupakan hasil pembangunan. Begitu pula ketika masyarakat semakin berkualitas dan memiliki kemampuan yang lebih baik. Semua itu harus kita hitung sebagai kemajuan daerah, bukan hanya pembangunan fisik,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta dan masyarakat. Kontribusi berbagai elemen tersebut dapat memperluas pencapaian program pembangunan tanpa harus seluruh kegiatannya dibebankan kepada APBD.
Menurut Aulia, berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat maupun dunia usaha selama sejalan dengan visi pembangunan daerah juga menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Kukar berharap pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan secara fisik, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih berkualitas dan lingkungan yang tetap terpelihara.
“Arah pembangunan melalui Kukar Idaman Terbaik diharapkan mampu menghadirkan kemajuan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, baik oleh masyarakat saat ini maupun generasi mendatang,” tutup Aulia. (Adv)







