KUTAI KARTANEGARA – Pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) nantinya akan didukung tenaga manajer yang disiapkan melalui proses perekrutan pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu penempatan tenaga tersebut untuk mengisi gerai-gerai koperasi yang telah disiapkan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) Kukar, Muhammad Reza, menjelaskan proses perekrutan manajer tidak dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah pusat mengambil peran dalam seleksi hingga pembekalan sebelum tenaga yang dinyatakan siap ditugaskan ke daerah.
“Untuk pengadaan tenaga manajernya bukan kami yang merekrut di daerah. Pemerintah pusat yang melaksanakan seleksi dan pelatihannya, kemudian setelah itu baru dilakukan penempatan sesuai kebutuhan,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Reza, keberadaan manajer dibutuhkan karena pengelolaan KDKMP memerlukan kemampuan manajerial yang memadai. Pengelola harus memahami sistem kerja koperasi, pengaturan usaha, serta mekanisme pengelolaan gerai agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara terarah.
Ia menilai, penyiapan tenaga melalui mekanisme terpusat memungkinkan setiap daerah memiliki standar pengelolaan yang relatif sama. Dengan begitu, manajer yang ditempatkan di Kukar maupun daerah lainnya diharapkan mempunyai pemahaman mengenai sistem operasional yang telah ditentukan.
“Pengelolaan koperasi ini tidak cukup hanya mengandalkan orang yang menjaga gerai. Diperlukan tenaga yang memahami manajemen usaha, sehingga aktivitas koperasi bisa dikelola dengan sistem yang jelas,” terangnya.
Meski kebutuhan manajer cukup mendesak, penempatannya tetap berkaitan dengan kesiapan masing-masing gerai. Di Kukar, sekitar 100 gerai telah rampung secara fisik, tetapi masih terdapat fasilitas yang harus dilengkapi sebelum masuk tahap operasional.
Reza menjelaskan, setelah bangunan dilengkapi sarana dan prasarana, pemerintah akan melakukan verifikasi serta validasi. Ketika seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi dan gerai siap beroperasi, penempatan manajer dapat dilakukan.
“Penugasan manajer tentu harus disesuaikan dengan kesiapan tempat kerjanya. Kalau bangunan dan fasilitas sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha, barulah proses penempatannya bisa dilanjutkan,” katanya.
Selain menunggu penempatan tenaga pengelola, DiskopUKM Kukar juga masih menantikan Instruksi Presiden yang mengatur tahapan operasionalisasi KDKMP. Regulasi tersebut diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program.
Reza berharap kehadiran manajer nantinya dapat memperkuat kualitas pengelolaan 237 koperasi yang telah terbentuk di 193 desa dan 44 kelurahan di Kukar. Dengan dukungan tenaga yang memahami tata kelola usaha, koperasi diharapkan mampu berkembang dan menjalankan fungsi ekonominya secara optimal.
“Harapan kami, manajer yang nantinya ditempatkan benar-benar bisa membawa pemahaman dan sistem pengelolaan yang baik. Dengan standar manajemen yang seragam, koperasi di setiap daerah memiliki landasan yang kuat untuk berkembang,” pungkasnya. (Adv)







