KUTAI KARTANEGARA – Digitalisasi pembayaran berpotensi menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mengetahui besarnya perputaran uang di kawasan wisata. Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar melihat penggunaan QRIS yang lebih terintegrasi dapat membantu menghimpun data transaksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara lebih terukur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Darmawan mengatakan, selama ini pencatatan transaksi di kawasan wisata belum terpusat. Pedagang menggunakan berbagai metode pembayaran, sehingga pemerintah daerah kesulitan memperoleh angka keseluruhan aktivitas ekonomi yang berlangsung.
“Kalau transaksi bisa tercatat melalui satu kanal yang terintegrasi, kita akan lebih mudah mengetahui berapa nilai penjualan yang terjadi. Data seperti ini penting untuk melihat dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Awang, informasi transaksi menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam mengukur keberhasilan pengembangan destinasi wisata. Jumlah pengunjung yang tinggi belum tentu secara langsung menggambarkan nilai belanja yang terjadi di lokasi tersebut.
Ia mencontohkan aktivitas di Simpang Odah Etam (SOE) setiap Sabtu malam. Kawasan itu dapat dikunjungi ribuan orang dengan perkiraan perputaran uang mencapai ratusan juta rupiah. Namun, angka tersebut masih berupa perkiraan karena belum seluruh transaksi dapat dihimpun dalam pencatatan yang sama.
Awang menilai, sistem pembayaran yang lebih terintegrasi dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai aktivitas perdagangan para pelaku UMKM. Dengan demikian, evaluasi pengembangan wisata tidak hanya bertumpu pada statistik kunjungan, tetapi juga memperhitungkan nilai ekonomi yang dihasilkan.
“Selama ini kita bisa melihat kawasan ramai dan pedagang berjualan dengan baik. Tetapi ketika ditanya berapa total uang yang berputar, kita belum punya angka yang benar-benar menyeluruh. Integrasi pembayaran bisa menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kondisi itu,” jelasnya.
Meski demikian, penerapan satu kanal pembayaran tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dispar Kukar perlu mempertimbangkan kesiapan pedagang serta kenyamanan pengunjung yang memiliki kebiasaan pembayaran berbeda.
Sebab, transaksi tunai masih digunakan oleh sebagian masyarakat, sementara pembayaran digital juga telah berjalan melalui QRIS dari berbagai penyedia layanan perbankan. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mencari pola integrasi yang tidak menyulitkan pelaku usaha.
“Kita tentu ingin pencatatannya lebih tertib, tetapi bukan berarti pedagang harus dipaksa meninggalkan cara pembayaran yang selama ini digunakan. Penerapannya harus melihat kebutuhan dan kemampuan di lapangan,” tuturnya.
Awang menambahkan, data transaksi yang lebih akurat dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pengembangan pariwisata. Informasi tersebut juga dapat membantu memetakan peluang peningkatan ekonomi UMKM di setiap kawasan wisata.
Dengan demikian, pengembangan sistem pembayaran terpadu tidak semata-mata berkaitan dengan kemudahan bertransaksi. Lebih jauh, langkah tersebut berpotensi memperkuat basis data ekonomi pariwisata.
“Sehingga manfaat kunjungan wisatawan bagi masyarakat lokal dapat diukur secara lebih jelas,” pungkas Awang. (Adv)







