QRIS Terpadu Berpeluang Bantu Dispar Kukar Ukur Dampak Ekonomi Pariwisata

Minggu, 8 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTAI KARTANEGARA – Digitalisasi pembayaran berpotensi menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mengetahui besarnya perputaran uang di kawasan wisata. Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar melihat penggunaan QRIS yang lebih terintegrasi dapat membantu menghimpun data transaksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara lebih terukur.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Darmawan mengatakan, selama ini pencatatan transaksi di kawasan wisata belum terpusat. Pedagang menggunakan berbagai metode pembayaran, sehingga pemerintah daerah kesulitan memperoleh angka keseluruhan aktivitas ekonomi yang berlangsung.

“Kalau transaksi bisa tercatat melalui satu kanal yang terintegrasi, kita akan lebih mudah mengetahui berapa nilai penjualan yang terjadi. Data seperti ini penting untuk melihat dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Awang, informasi transaksi menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam mengukur keberhasilan pengembangan destinasi wisata. Jumlah pengunjung yang tinggi belum tentu secara langsung menggambarkan nilai belanja yang terjadi di lokasi tersebut.

Ia mencontohkan aktivitas di Simpang Odah Etam (SOE) setiap Sabtu malam. Kawasan itu dapat dikunjungi ribuan orang dengan perkiraan perputaran uang mencapai ratusan juta rupiah. Namun, angka tersebut masih berupa perkiraan karena belum seluruh transaksi dapat dihimpun dalam pencatatan yang sama.

Awang menilai, sistem pembayaran yang lebih terintegrasi dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai aktivitas perdagangan para pelaku UMKM. Dengan demikian, evaluasi pengembangan wisata tidak hanya bertumpu pada statistik kunjungan, tetapi juga memperhitungkan nilai ekonomi yang dihasilkan.

“Selama ini kita bisa melihat kawasan ramai dan pedagang berjualan dengan baik. Tetapi ketika ditanya berapa total uang yang berputar, kita belum punya angka yang benar-benar menyeluruh. Integrasi pembayaran bisa menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kondisi itu,” jelasnya.

Meski demikian, penerapan satu kanal pembayaran tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dispar Kukar perlu mempertimbangkan kesiapan pedagang serta kenyamanan pengunjung yang memiliki kebiasaan pembayaran berbeda.

Sebab, transaksi tunai masih digunakan oleh sebagian masyarakat, sementara pembayaran digital juga telah berjalan melalui QRIS dari berbagai penyedia layanan perbankan. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mencari pola integrasi yang tidak menyulitkan pelaku usaha.

“Kita tentu ingin pencatatannya lebih tertib, tetapi bukan berarti pedagang harus dipaksa meninggalkan cara pembayaran yang selama ini digunakan. Penerapannya harus melihat kebutuhan dan kemampuan di lapangan,” tuturnya.

Awang menambahkan, data transaksi yang lebih akurat dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pengembangan pariwisata. Informasi tersebut juga dapat membantu memetakan peluang peningkatan ekonomi UMKM di setiap kawasan wisata.

Dengan demikian, pengembangan sistem pembayaran terpadu tidak semata-mata berkaitan dengan kemudahan bertransaksi. Lebih jauh, langkah tersebut berpotensi memperkuat basis data ekonomi pariwisata.

“Sehingga manfaat kunjungan wisatawan bagi masyarakat lokal dapat diukur secara lebih jelas,” pungkas Awang. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan
BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang
Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar
Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan
Kendaraan Tambang Beroperasi di Kukar, Aulia Minta Pajak BBM Masuk Kas Daerah
Pemkab Kukar Buka Akses Pendopo Odah Etam Gratis untuk Pernikahan Warga
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:41 WITA

Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar

Selasa, 17 November 2026 - 20:05 WITA

Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA