Kendaraan Tambang Beroperasi di Kukar, Aulia Minta Pajak BBM Masuk Kas Daerah

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTAI KARTANEGARA – Aktivitas kendaraan operasional perusahaan tambang di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pemerintah menyoroti pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diharapkan tercatat di wilayah tempat kendaraan tersebut menjalankan aktivitasnya.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menilai penggunaan bahan bakar oleh kendaraan perusahaan saat beroperasi di Kukar semestinya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah setempat. Persoalan ini menjadi bagian dari pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap 215 perusahaan pertambangan beserta kontraktor dan subkontraktornya.

Menurut Aulia, penentuan kontribusi pajak tidak semestinya hanya berpatokan pada daerah asal atau lokasi penerbitan nomor polisi kendaraan. Aktivitas operasional di lapangan juga perlu menjadi perhatian dalam memastikan penerimaan pajak masuk ke wilayah yang berhak.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang kami harapkan, pajak bahan bakar dari kendaraan yang bekerja di Kukar juga bisa menjadi penerimaan Kukar. Jangan sampai aktivitasnya berlangsung di sini, tetapi daerah justru tidak memperoleh kontribusi yang semestinya,” kata Aulia, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, kendaraan perusahaan menggunakan bahan bakar ketika menjalankan pekerjaan operasional. Karena itu, pemerintah ingin memastikan aspek perpajakan dari penggunaan bahan bakar tersebut ditelusuri berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata melihat identitas kendaraan.

“Logikanya, kendaraan itu menggunakan BBM ketika bekerja. Jadi, kita perlu melihat di mana aktivitas operasionalnya berlangsung, bukan hanya berpatokan pada daerah tempat pelat nomornya diterbitkan,” tegasnya.

Selain PBBKB, pemeriksaan juga menyasar kewajiban pajak kendaraan bermotor dan alat berat milik perusahaan. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki potensi penerimaan yang perlu dipastikan kepatuhannya agar tidak ada kewajiban yang terabaikan.

Pemeriksaan berlangsung pada 16–21 November 2026 dengan melibatkan 40 personel gabungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tim turun langsung ke sejumlah fasilitas perusahaan, termasuk bengkel alat berat, lokasi penumpukan batu bara atau stockpile, pit tambang, serta tempat penyimpanan bahan bakar.

Aulia menyebut, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai aktivitas perusahaan dan kewajiban perpajakannya. Dengan mencocokkan dokumen administrasi serta kondisi lapangan, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Kita ingin semua kewajiban perpajakan diperiksa secara menyeluruh. Kendaraan, alat berat, sampai penggunaan bahan bakarnya perlu dilihat agar kontribusi perusahaan terhadap daerah bisa sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Ia memastikan langkah tersebut bukan bentuk penambahan beban bagi pelaku usaha. Pemeriksaan dilakukan untuk membangun kepatuhan sekaligus menciptakan pengelolaan penerimaan yang lebih tertib dan transparan.

“Tidak ada maksud untuk menghambat perusahaan menjalankan usahanya. Kami hanya ingin aturan dipatuhi dan setiap potensi pajak yang menjadi hak daerah dapat masuk sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Upaya penertiban dan optimalisasi tersebut turut menjadi bagian dari strategi Pemkab Kukar mengejar PAD lebih dari Rp800 miliar pada 2027. Aulia berharap aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayahnya mampu memberikan kontribusi fiskal lebih besar untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

“Potensi ekonomi yang besar harus sejalan dengan manfaat yang diterima daerah. Kami ingin penerimaan dari aktivitas usaha di Kukar bisa lebih optimal dan hasilnya kembali untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan
BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang
Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar
Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan
Pemkab Kukar Buka Akses Pendopo Odah Etam Gratis untuk Pernikahan Warga
Anggaran Disperindag Kukar Terbatas, Promosi Produk IKM Tak Bisa Berjalan Optimal
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:41 WITA

Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Ribuan Aset Kukar Jadi Sasaran Penertiban, BPKAD Libatkan Kejaksaan

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

BPKAD Kukar Ajukan 101 Kendaraan Dinas Tak Produktif untuk Dilelang

Rabu, 18 November 2026 - 16:08 WITA

Kendaraan Tak Lagi Beroperasi, Tagihan Pajak Tetap Jalan dan Bebani APBD Kukar

Selasa, 17 November 2026 - 20:05 WITA

Pantau Perjuangan Atlet Kukar Kini Bisa Lewat Si Pakar, Keluarga Tak Perlu Tunggu Laporan

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA