KUTAI KARTANEGARA – Kejelasan alas hak menjadi salah satu pertimbangan utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menghadapi sengketa tanah aset daerah. Pemeriksaan dokumen kepemilikan diperlukan untuk memastikan kedudukan hukum pemerintah sebelum menentukan langkah menghadapi klaim dari pihak lain.
Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, pencatatan suatu bidang tanah dalam administrasi pemerintah belum cukup untuk menjadi satu-satunya dasar dalam menghadapi sengketa.
“Tanah ini persoalannya cukup kompleks karena kita tidak hanya melihat catatan aset. Harus diperiksa juga alas haknya, bagaimana riwayat penguasaannya, serta bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan pemerintah daerah,” katanya, Kamis (19/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, pemeriksaan harus mencakup kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi penguasaan tanah di lapangan. Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara data yang dimiliki pemerintah dan klaim yang disampaikan pihak lain.
“Jangan sampai kita hanya berpegang pada satu dokumen, sementara fakta di lapangan belum diketahui secara menyeluruh. Semua informasi harus dicocokkan supaya pemerintah tidak keliru dalam menentukan sikap,” terangnya.
Bagus menyebut, apabila ditemukan persoalan hukum, BPKAD dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kukar. Pendampingan tersebut dibutuhkan untuk membantu menelaah kekuatan dokumen dan memberikan pertimbangan mengenai langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan dokumen juga akan menentukan apakah sengketa masih dapat diselesaikan melalui mediasi atau membutuhkan proses hukum di pengadilan. Pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu posisi hukumnya sebelum memilih salah satu mekanisme tersebut.
“Kalau dasar kepemilikannya sudah kita telaah, akan lebih mudah menentukan langkah. Kita bisa melihat apakah persoalannya masih dapat dibicarakan atau memang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan,” ungkap Bagus.
Ia menambahkan, jalur litigasi dapat menjadi pilihan apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil. Namun, keputusan membawa sengketa ke persidangan tetap memerlukan pertimbangan matang dan dukungan bukti yang memadai.
“Pada akhirnya, setiap langkah harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kita tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan klaim, tetapi harus didukung dokumen dan fakta yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Adv)







