Potretkaltim, SAMARINDA – Perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur kerap kali menggunakan jalan umum untuk melakukan aktivitasnya.
Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah tegas untuk meminta seluruh perusahaan tambang menghentikannya yang menggunakan jalan umum. Sikap ini dilakukan atas banyaknya aduan dari masyarakat terkait kerusakan infrastruktur akibat lalu lintas truk tambang bermuatan besar.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan truk bermuatan besar di jalan umum tidak hanya memperpendek umur jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna lain dan kerap memicu konflik sosial.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jalan umum tidak boleh dipakai kendaraan tambang. Kalau belum ada jalur khusus, seharusnya izin operasi tidak diberikan. Kita harus tegas agar masyarakat tidak jadi korban terus-menerus,” jelasnya.
Abdulloh mencontohkan kejadian di Muara Kate, di mana kerusakan jalan memicu ketegangan warga. Namun ada juga perusahaan yang telah melakukan langkah baik dengan membangun jalan khusus sepanjang 12,7 kilometer sebelum memanfaatkan jalan nasional sejauh 17,8 kilometer.
“KPC patut diapresiasi, karena taat aturan,” ujarnya.
Abdulloh mengkritik keras perusahaan yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak sosial dan lingkungan. Ia menegaskan bahwa pentingnya melakukan ganti rugi yang layak bagi lahan warga yang digunakan jalur tambang.
“Hak masyarakat tidak boleh diabaikan. Setiap lahan yang digunakan wajib dibayar sesuai harga yang pantas,” jelasnya.
Meski demikian, Abdulloh mengakui kewenangan pengelolaan jalan nasional berada di tangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), pihaknya sebagai legislatif hanya dapat memberikan rekomendasi dan mendorong pemerintah eksekutif untuk menindaklanjuti.
“Kami pastikan semua aspirasi akan kami sampaikan ke pihak berwenang, dan pengawasannya akan terus kami lakukan,” urainya.
Ia menekankan pentingnya melakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan merugikan masyarakat maupun menghambat investasi.
Disisi lain, DPRD Kaltim tengah mengupayakan revisi Peraturan Daerah terkait pengelolaan alur sungai untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
“Selama ini sektor itu belum tergarap maksimal. Dengan revisi perda, daerah bisa mengurangi ketergantungan pada dana pusat,” tuturnya
Menurutnya, kebijakan ini bukan untuk menghalangi investasi, melainkan memastikan investasi memberikan manfaat nyata.
“Kami mendukung investasi, tapi harus ada tanggung jawab sosial. Membangun jalur sendiri itu harga mati. Masyarakat sudah terlalu lama menanggung beban yang seharusnya bukan milik mereka,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







