Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi ; Terkait KHDTK Unmul, Lembaga Negara Jangan Kalah Sama Pelaku Ilegal

Senin, 5 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi & Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry

Foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi & Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry

Potretkaltim.com, Samarinda – Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat terkait progres penanganan permasalahan pertambangan ilegal di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman, Senin (5/5/2025).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menuturkan dari hasil pemaparan dari perwakilan Polda Kaltim, Balai Gakkum Kehutanan Wil. Kalimantan, Kepala Dinas ESDM Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Kepala Dinas PMPTSP Kaltim, Direktorat Universitas Mulawarman, Dekan Fakultas Kehutanan Unmul, Pengelola KHDTK Unmul, dan lainnya jelas bahwa kegiatan penambangan di wilayah KHDTK Unmul adalah merupakan pertambangan ilegal yang berkonsekuensi pidana dan perdata.

Berdasarkan koordinat yang beririsan secara langsung dengan konsesi KSU Putra Mahakam Mandiri. “Tadi juga dijelaskan memang pintu masuk ke lokasi itu merupakan konsesi KSU PMM,” kata Darlis Pattalongi didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi IV Baba, dan lainnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rapat itu bersepakat untuk meminta Ditreskrimsus Polda Kaltim untuk melakukan penetapan tersangka paling lama dua minggu. “Sehubungan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan telah melakukan langkah – langkah penyidikan berupa pemanggilan terhadap 14 orang saksi dan telah memeriksa 10 orang sebagai saksi, dan menyelesaikan selama dua minggu,” terangnya.

Unmul termasuk Fakultas Kehutanan dan Pengelola KHDTK diminta untuk segera menyelesaikan perhitungan valuasi ekonomi untuk mengetahui kerugian materi. Ini terkait kerugian materil yang tergolong perdata.

Komisi gabungan DPRD Kaltim juga meminta Pemprov Kaltim memberikan dukungan fasilitas kepada pengelola KHDTK. Meminta penanganan kasus KHDTK oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dan Polda Kaltim untuk dilakukan secara transparan, serta meminta Fakultas Kehutanan Unmul untuk mengajukan revisi izin usaha pertambangan (IUP) pihak – pihak yang arealnya masuk dalam kawasan KHDTK (KSU Putra Mahakam Mandiri dan CV Bismillah Reskaltim) kepada Kementerian ESDM RI.

Sarkowi V Zahry yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dalam penyampaiannya mengatakan, kesannya selama ini penambangan illegal di KHDTK Unmul urusannya ada di Komisi IV, tapi hari ini telah membuktikan bahwa Komisi I, Komisi II dan Komisi III semuanya komitmen dan mendukung untuk adanya perhatian dan penegakkan hukum.

Jadi pihak Gakkum dan Polda jika melakukan penegakkan hukum terkait persoalan ini tidak tuntas atau terkesan main-main yang di petaruhkan adalah Lembaga Gakkum dan polda itu sendiri.

“Kita tetap berharap Lembaga Negara tetap kuat, Karena ini akan kita pertaruhkan apakah Lembaga Negara ini akan kalah dengan pelaku-pelaku illegal atau menang”, ucapnya.

Dalam penyampaiannya juga memberikan semangat dan dukungan kepada mahasiswa yang hadir dalam rapat tersebut untuk tetap fokus dalam mengawal kasus ini.

“Teman-teman mahasiswa jika aspirasinya di Kaltim merasa tidak puas, mereka akan aksi di DPR RI dan akan melapor ke Presiden”, Ujarnya dengan penuh semangat

Peserta rapat semua komisi DPRD Kaltim, Polda Kaltim, Balai Gakkum Kehutanan Kalimantan, Unmul dan Tim Hukum dari Fakultas Hukum, Dinas Pertambangan Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, PTSP Kaltim, Fakultas Kehutanan Unmul, Pengelola KHDTK Unmul, Yayasan Ulin, dan Aliansi Rimbawan Bersatu.

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bahas Tata Kelola Tambang, Lokakarya FRK Ungkap Berbagai Pelanggaran
PRPK 2026 : Ajang Reuni Akbar Alumni Fahutan Unmul, Usung Tema “Ikrar Bakti, Rimbawan Tak Pernah Ingkar Janji”
Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur
Gubernur Lemhanas RI Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Mulawarman, Bertajuk “Geo-Eko Ketahanan Nusantara
Lemhannas dan Pemprov Kaltim Memantapkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Generasi Muda
Aspirasi Guru Ngaji Terwujud Lewat Rumah Aspirasi Firnadi Ikhsan, Diklat Standarisasi Tilawati Digelar di Kembang Janggut
Memiliki Izin Tambang Bukan Tiket Untuk Menggali Kawasan Tahura Bukit Suharto
PKS Kaltim Gandeng Relawan Gerbang Mulawarman Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla
Berita ini 61 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:45 WITA

Bahas Tata Kelola Tambang, Lokakarya FRK Ungkap Berbagai Pelanggaran

Sabtu, 26 September 2026 - 10:01 WITA

PRPK 2026 : Ajang Reuni Akbar Alumni Fahutan Unmul, Usung Tema “Ikrar Bakti, Rimbawan Tak Pernah Ingkar Janji”

Selasa, 22 September 2026 - 11:51 WITA

Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur

Selasa, 22 September 2026 - 11:21 WITA

Gubernur Lemhanas RI Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Mulawarman, Bertajuk “Geo-Eko Ketahanan Nusantara

Senin, 21 September 2026 - 23:26 WITA

Lemhannas dan Pemprov Kaltim Memantapkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Generasi Muda

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA