Potretkaltim.com, Samarinda – Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat terkait progres penanganan permasalahan pertambangan ilegal di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman, Senin (5/5/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menuturkan dari hasil pemaparan dari perwakilan Polda Kaltim, Balai Gakkum Kehutanan Wil. Kalimantan, Kepala Dinas ESDM Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Kepala Dinas PMPTSP Kaltim, Direktorat Universitas Mulawarman, Dekan Fakultas Kehutanan Unmul, Pengelola KHDTK Unmul, dan lainnya jelas bahwa kegiatan penambangan di wilayah KHDTK Unmul adalah merupakan pertambangan ilegal yang berkonsekuensi pidana dan perdata.
Berdasarkan koordinat yang beririsan secara langsung dengan konsesi KSU Putra Mahakam Mandiri. “Tadi juga dijelaskan memang pintu masuk ke lokasi itu merupakan konsesi KSU PMM,” kata Darlis Pattalongi didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi IV Baba, dan lainnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat itu bersepakat untuk meminta Ditreskrimsus Polda Kaltim untuk melakukan penetapan tersangka paling lama dua minggu. “Sehubungan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan telah melakukan langkah – langkah penyidikan berupa pemanggilan terhadap 14 orang saksi dan telah memeriksa 10 orang sebagai saksi, dan menyelesaikan selama dua minggu,” terangnya.
Unmul termasuk Fakultas Kehutanan dan Pengelola KHDTK diminta untuk segera menyelesaikan perhitungan valuasi ekonomi untuk mengetahui kerugian materi. Ini terkait kerugian materil yang tergolong perdata.
Komisi gabungan DPRD Kaltim juga meminta Pemprov Kaltim memberikan dukungan fasilitas kepada pengelola KHDTK. Meminta penanganan kasus KHDTK oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan dan Polda Kaltim untuk dilakukan secara transparan, serta meminta Fakultas Kehutanan Unmul untuk mengajukan revisi izin usaha pertambangan (IUP) pihak – pihak yang arealnya masuk dalam kawasan KHDTK (KSU Putra Mahakam Mandiri dan CV Bismillah Reskaltim) kepada Kementerian ESDM RI.
Sarkowi V Zahry yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dalam penyampaiannya mengatakan, kesannya selama ini penambangan illegal di KHDTK Unmul urusannya ada di Komisi IV, tapi hari ini telah membuktikan bahwa Komisi I, Komisi II dan Komisi III semuanya komitmen dan mendukung untuk adanya perhatian dan penegakkan hukum.
Jadi pihak Gakkum dan Polda jika melakukan penegakkan hukum terkait persoalan ini tidak tuntas atau terkesan main-main yang di petaruhkan adalah Lembaga Gakkum dan polda itu sendiri.
“Kita tetap berharap Lembaga Negara tetap kuat, Karena ini akan kita pertaruhkan apakah Lembaga Negara ini akan kalah dengan pelaku-pelaku illegal atau menang”, ucapnya.
Dalam penyampaiannya juga memberikan semangat dan dukungan kepada mahasiswa yang hadir dalam rapat tersebut untuk tetap fokus dalam mengawal kasus ini.
“Teman-teman mahasiswa jika aspirasinya di Kaltim merasa tidak puas, mereka akan aksi di DPR RI dan akan melapor ke Presiden”, Ujarnya dengan penuh semangat
Peserta rapat semua komisi DPRD Kaltim, Polda Kaltim, Balai Gakkum Kehutanan Kalimantan, Unmul dan Tim Hukum dari Fakultas Hukum, Dinas Pertambangan Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, PTSP Kaltim, Fakultas Kehutanan Unmul, Pengelola KHDTK Unmul, Yayasan Ulin, dan Aliansi Rimbawan Bersatu.







