Anindya Bakrie Terpilih Menjadi Ketum KADIN, Kubu Arsjad Sebut Munaslub Ilegal

Minggu, 15 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ANALISAKALTIM.COM – JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dikabarkan terpecah menjadi dua kubu, hal itu terkonfirmasi dengan adanya pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin di Jakarta, Sabtu 14 September 2024. Kemudian, bersamaan dengan hari pelaksanaan Munaslub, Dewan Pengurus Kadin Indonesia dibawah kepemimpinan Arsjad Rasjid menegaskan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum adalah Ilegal dan bertentangan dengan aturan.

Dalam aturan organisasi Kadin, mekanisme Pelaksanaan Munaslub telah diatur di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022. Namun pihak Arsjad menilai bahwa penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

Terlebih lagi, sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub. Penolakan terhadap pelanggaran aturan AD/ART Kadin Indonesia ini pun telah disuarakan oleh mayoritas Kadin Daerah dan ALB Anggota Kadin Indonesia. Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono mengatakan, bahwa pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 hari ini tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART Kadin Indonesia. “Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak. Dengan terdapatnya 21 penolakan Kadin Daerah, maka pelaksanaan Munaslub 2024 ini adalah tidak kuorum dan ilegal,” tegas Dhaniswara.

Dhaniswara menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, khususnya Pasal 18. Berdasarkan Pasal tersebut, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

“Dalil yang digunakan untuk Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu, di mana keterlibatan beliau dilakukan atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin. Beliau juga mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie,” tambah Dhaniswara.

Dalil yang digunakan sebagai alasan Munaslub tersebut juga tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 14 AD/ART, yaitu Kadin bukan organisasi politik dan terlibat politik praktis, di mana Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagian nya. Dalil tersebut bertentangan sebab Arsjad Rasjid telah menunjuk Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi, sebagai Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia ketika dirinya berhalangan sementara, di mana keputusan ini disetujui oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Dhaniswara menambahkan bahwa Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengunduran diri Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid karena pengunduran diri adalah hak pribadi yang diatur dalam Pasal 38 AD Kadin dan PO 278 tentang Pergantian Antarwaktu.

Selain itu, Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang saat ini tercatat sebanyak 221 Anggota Luar Biasa (ALB) sesuai ketentuan AD/ART Pasal 8 Ayat 2 yang menyatakan Munaslub dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1⁄2 (satu per dua) jumlah Kadin Provinsi dan 1⁄2 (satu per dua) jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) tingkat nasional yang mengikuti Munas VIII tahun 2021 lalu. Adapun tercatat sebanyak 34 Kadin Provinsi dan 124 ALB, maka diperlukan masing-masing satu per dua dari jumlah kehadiran Kadin Provinsi dan ALB tersebut.

Dalam mekanisme AD/ART tertulis, sebelum pengajuan, pihak yang meminta Munaslub wajib mengirimkan surat peringatan tertulis pertama dan kedua kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dengan batas waktu masing-masing 30 hari untuk perbaikan. Dalam hal ini, hingga saat ini belum ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menyampaikan bahwa Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum. “Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub yang menyalahi AD/ART,” tutup Eka.

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aleks Bhajo Kantongi Dukungan DPC PA GMNI Kutai Timur Jelang Konferda
Penampilan Brisia Jodie Tutup Meriah Festival Pemuda Kreatif 2025
Penampilan Berbagai Kelompok Seni Warnai Penutupan Festival Pemuda Kreatif 2025
Kemendagri Beri Masukan Penyempurnaan Raperda Pendidikan Kaltim, Tekankan Aspek Teknis dan Kearifan Lokal
Hasanuddin Mas’ud: Helikopter untuk Mahulu adalah Kebutuhan Mendesak, Bukan Sekadar Pilihan
Subandi: Aspirasi Hasil Reses Harus Segera Ditindaklanjuti
Mamuang Talondo FC Club Penantang Baru Siap Berlaga di Turnamen Pemuda Manakarra CUP 2025
Gara-Gara Sri Lanka, Timnas Indonesia Naik ke Pot 3 Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 23:14 WITA

Aleks Bhajo Kantongi Dukungan DPC PA GMNI Kutai Timur Jelang Konferda

Sabtu, 22 November 2025 - 19:36 WITA

Penampilan Brisia Jodie Tutup Meriah Festival Pemuda Kreatif 2025

Sabtu, 22 November 2025 - 19:34 WITA

Penampilan Berbagai Kelompok Seni Warnai Penutupan Festival Pemuda Kreatif 2025

Kamis, 9 Oktober 2025 - 16:59 WITA

Kemendagri Beri Masukan Penyempurnaan Raperda Pendidikan Kaltim, Tekankan Aspek Teknis dan Kearifan Lokal

Kamis, 7 Agustus 2025 - 01:35 WITA

Hasanuddin Mas’ud: Helikopter untuk Mahulu adalah Kebutuhan Mendesak, Bukan Sekadar Pilihan

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA