KUTAI KARTANEGARA – Penguatan struktur organisasi menjadi salah satu langkah yang disiapkan Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, untuk meningkatkan responsivitas pelayanan kepada aparatur sipil negara (ASN). Melalui pembentukan unit kepengurusan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan, koordinasi organisasi diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan anggota.
Sunggono mengatakan kepengurusan baru perlu memastikan seluruh anggota memiliki akses pelayanan yang lebih baik. Ia mengakui masih terdapat anggota yang belum terjangkau secara maksimal, sehingga pembenahan struktur menjadi salah satu perhatian selama masa bakti 2026–2031.
“Saya juga mohon maaf kepada seluruh anggota KORPRI di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mungkin belum kami sentuh seluruhnya dan kami belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka,” ujar Sunggono, Kamis (29/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sunggono dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kukar oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, di Ruang Martadipura, Aula Gedung Bappeda Kukar. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula pengukuhan Badan Pembina Olahraga (BAPOR) KORPRI Kabupaten Kukar.
Pembentukan unit kepengurusan di OPD dan kecamatan direncanakan untuk memperkuat hubungan antara pengurus kabupaten dan ASN di lingkungan kerja masing-masing. Dengan struktur yang lebih dekat, penyampaian informasi, penyaluran aspirasi, serta koordinasi mengenai kebutuhan anggota diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Langkah tersebut juga menjadi upaya agar pelayanan organisasi tidak terpusat pada pengurus kabupaten. Setiap unit nantinya diharapkan mampu menjadi penghubung yang membantu mengenali kebutuhan anggota sekaligus menyampaikan persoalan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Sunggono mengapresiasi pengurus periode sebelumnya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan organisasi dan kesejahteraan ASN. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan program yang bermanfaat sekaligus memperbaiki aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.
“Insyaallah, sebagaimana amanat Bupati, mudah-mudahan di kepengurusan yang baru kita bisa lebih responsif dan bisa lebih memberikan kontribusi yang besar kepada kesejahteraan ASN,” katanya.
Meski demikian, pembentukan unit organisasi perlu diikuti dengan pembagian tugas dan pola koordinasi yang jelas. Keberadaan struktur di setiap OPD dan kecamatan akan lebih berarti apabila mampu mempermudah anggota mengakses pelayanan serta memperoleh tanggapan terhadap kebutuhan mereka.
Karena itu, pengurus KORPRI Kukar diharapkan dapat mengembangkan pola kerja yang lebih terbuka dan responsif selama lima tahun ke depan. Pemerataan jangkauan pelayanan menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat efektivitas pembenahan organisasi tersebut.
Penguatan organisasi juga diharapkan membantu KORPRI menjalankan perannya dalam mendukung kesejahteraan anggota. Melalui koordinasi yang lebih dekat, berbagai kebutuhan ASN di lingkungan pemerintahan kabupaten dapat dihimpun dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program organisasi.
“Mudah-mudahan dengan cara seperti itu pelayanan kami kepada teman-teman anggota KORPRI bisa lebih maksimal,” tutup Sunggono. (Adv)







