KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri membuka peluang pemanfaatan lahan konsesi yang tidak produktif untuk mendukung perekonomian daerah. Salah satu opsi yang ingin dikaji ialah melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) apabila konsesi tersebut telah dicabut melalui mekanisme yang sah.
Aulia menilai, lahan yang telah diberikan kepada badan usaha semestinya dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai peruntukannya. Jika pemegang konsesi tidak menunjukkan kegiatan usaha selama dua tahun, kondisi itu dinilai perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang sudah diberikan konsesi, tentu kita berharap ada aktivitas usaha yang berjalan. Jangan sampai lahan sudah dikuasai, tetapi tidak dimanfaatkan,” ujar Aulia, Rabu (28/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, lahan yang tidak produktif berpotensi kehilangan nilai ekonomi apabila dibiarkan tanpa aktivitas. Karena itu, evaluasi terhadap pemanfaatan konsesi diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Kalau tidak ada aktivitas dalam waktu yang cukup lama, tentu harus dilihat lagi bagaimana status dan pemanfaatannya. Semua tetap harus mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Aulia menyebut, apabila pencabutan izin telah dilakukan sesuai prosedur, pemerintah daerah dapat mengkaji kemungkinan pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan pembangunan. Pengelolaan melalui BUMDes menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan, terutama untuk mengembangkan usaha berbasis potensi desa.
“BUMDes bisa menjadi salah satu opsi untuk mengelola potensi yang ada di desa. Tetapi tentu harus dikaji lebih dahulu, baik dari sisi aturan maupun kemampuan pengelolaannya,” tuturnya.
Sebelum opsi tersebut diterapkan, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari status hukum lahan, kewenangan pengelolaan, kesiapan kelembagaan BUMDes, hingga peluang usaha yang dapat dikembangkan. Kajian diperlukan agar pemanfaatan lahan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Aulia menegaskan, gagasan tersebut belum menjadi keputusan untuk menyerahkan lahan konsesi kepada pemerintah daerah ataupun BUMDes. Setiap langkah tetap harus melalui evaluasi dan mengikuti kewenangan instansi yang berwenang.
“Harapan kita, kalau memang izinnya sudah dicabut sesuai aturan, lahan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Jangan sampai potensi yang ada justru dibiarkan begitu saja,” pungkasnya. (Adv)







