Potretkaltim.com, Samarinda — Semangat keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur mendapat dukungan dari berbagai elemen bangsa. Komitmen tersebut turut mendapat perhatian dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, yang sama-sama merupakan alumni Lemhannas RI.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Hajaturamsyah, yang juga merupakan alumni Lemhannas RI, turut menyampaikan pentingnya membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang kuat di Kalimantan Timur.
Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyambut baik semangat keterbukaan informasi publik yang terus didorong di Kalimantan Timur. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud juga terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Hajaturamsyah, mengatakan bahwa dukungan dari berbagai elemen, termasuk Lemhannas RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menjadi energi positif bagi penguatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerah.
“Ini menjadi hal yang baik ketika seluruh elemen bangsa memiliki semangat yang sama dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi publik sekaligus mendorong badan publik agar semakin transparan dan akuntabel,” ujar Hajaturamsyah.
Menurutnya, implementasi keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Informasi, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh badan publik dan pemangku kepentingan. Setiap badan publik di Kalimantan Timur diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Dukungan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi yang mudah, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana kepada masyarakat.
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen mengawal implementasi keterbukaan informasi publik serta mendorong badan publik di seluruh Kalimantan Timur untuk meningkatkan tata kelola informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen bangsa, semangat keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur diharapkan semakin kuat dan mampu menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.







