Pemanenan Buah Sawit Tanpa Hak Tetap Dapat Dipidana Meskipun Diluar Hgu Perusahaan

Jumat, 29 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Akademisi dan Praktisi Hukum Pidana, Rinto, S.H., M.H

Foto : Akademisi dan Praktisi Hukum Pidana, Rinto, S.H., M.H

Potretkaltim.com, Balikpapan – Akademisi dan Praktisi Hukum Pidana, Rinto, S.H., M.H., menegaskan bahwa perubahan, pengurangan, maupun belum terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) tidak dapat dijadikan alasan untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan tanpa izin.

Menurut Rinto, hukum agraria Indonesia menganut Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding), yaitu pemisahan antara hak atas tanah dengan hak atas tanaman yang berada di atasnya.
Karena itu, sengketa atau perubahan status HGU tidak otomatis menghilangkan hak perusahaan atas tanaman sawit yang telah ditanam, dipelihara, dan dikuasai secara sah.

“Harus dibedakan antara sengketa tanah dan kepemilikan hasil tanaman. Jika ada klaim atas tanah, penyelesaiannya melalui mekanisme hukum, bukan dengan mengambil buah sawit secara sepihak,” tegasnya.
Rinto menjelaskan, Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dipidana karena pencurian. Dalam konteks perkebunan, buah kelapa sawit merupakan objek hukum yang mendapat perlindungan pidana.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 memang menafsirkan Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga kegiatan usaha perkebunan pada prinsipnya harus memiliki hak atas tanah dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun untuk diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut (Non Retroaktif) dengan demikian apabila ternyata Perusahaan yang telah melakukan kegiatan penanaman sebelum putusan MK harus dilindungi oleh hukum dan terlebih lagi yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan sebelum putusan MK dan harus dinilai berdasarkan rezim hukum yang berlaku saat izin tersebut diterbitkan.

Lebih lanjut putusan te
rsebut tidak menghapus perlindungan hukum terhadap tanaman dan hasil perkebunan yang telah berada dalam penguasaan perusahaan secara sah, serta tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk mengambil hasil perkebunan tanpa hak.

Menurutnya, berlaku pula Asas Presumptio Iustae Causa, yaitu setiap izin dan keputusan administrasi negara harus dianggap sah dan berlaku sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, setiap sengketa agraria harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui tindakan eigenrichting atau main hakim sendiri.

“Selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, tanaman dan buah sawit yang berada dalam penguasaan perusahaan tetap merupakan aset yang dilindungi hukum.

Pengambilannya tanpa hak tetap berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 476 KUHP,” pungkas Rinto.

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bahas Tata Kelola Tambang, Lokakarya FRK Ungkap Berbagai Pelanggaran
PRPK 2026 : Ajang Reuni Akbar Alumni Fahutan Unmul, Usung Tema “Ikrar Bakti, Rimbawan Tak Pernah Ingkar Janji”
Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur
Gubernur Lemhanas RI Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Mulawarman, Bertajuk “Geo-Eko Ketahanan Nusantara
Lemhannas dan Pemprov Kaltim Memantapkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Generasi Muda
Aspirasi Guru Ngaji Terwujud Lewat Rumah Aspirasi Firnadi Ikhsan, Diklat Standarisasi Tilawati Digelar di Kembang Janggut
Memiliki Izin Tambang Bukan Tiket Untuk Menggali Kawasan Tahura Bukit Suharto
PKS Kaltim Gandeng Relawan Gerbang Mulawarman Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:45 WITA

Bahas Tata Kelola Tambang, Lokakarya FRK Ungkap Berbagai Pelanggaran

Sabtu, 26 September 2026 - 10:01 WITA

PRPK 2026 : Ajang Reuni Akbar Alumni Fahutan Unmul, Usung Tema “Ikrar Bakti, Rimbawan Tak Pernah Ingkar Janji”

Selasa, 22 September 2026 - 11:51 WITA

Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur

Selasa, 22 September 2026 - 11:21 WITA

Gubernur Lemhanas RI Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Mulawarman, Bertajuk “Geo-Eko Ketahanan Nusantara

Senin, 21 September 2026 - 23:26 WITA

Lemhannas dan Pemprov Kaltim Memantapkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Generasi Muda

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA